Mahkamah Konstitusi Thailand Putuskan Tidak Ada Pelanggaran, PM Prayuth Chan-ocha Lanjutkan Jabatan
Kompas dunia | 2 Desember 2020, 15:49 WIBBANGKOK, KOMPAS TV - Mahkamah Konstitusi Thailand hari ini (02/12/2020) menjatuhkan putusan tidak bersalah bagi Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, atas tuduhan pelanggaran pasal kode etik dalam konstitusi negara tersebut. Putusan ini membuat Prayuth bisa terus menjabat sebagai Perdana Menteri.
Keputusan Mahkamah Konstitusi negara itu menyusul aduan dari Partai Pheu Thai yang merupakan kubu oposisi terbesar parlemen negara itu yang menuding Prayuth melanggar pasal kode etik dalam konstutusi karena tetap tinggal di rumah dinas militer.
Seperti dikutip dari Associated Press, putusan Mahkamah Konstitusi Thailand jatuh hari ini, ditengah unjuk rasa dan gerakan kaum pelajar pro-demokrasi yang terus menerus menggelar unjuk rasa menuntut Perdana Menteri dan pemerintahannya mengundurkan diri atas tudingan berkuasa secara tidak sah.
Pada Mei 2014 lalu, Prayuth adalah panglima Angkatan Darat Thailand yang melakukan kudeta atas pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Kemudian Prayuth memimpin junta militer selama 5 tahun sebagai Perdana Menteri.
Pemilihan Umum tahun 2019 memberi kekuasaan kepada partai Palang Pracharath, yang terkait militer, dan secara koalisi memilih kembali Prayuth sebagai Perdana Menteri. Unjuk rasa yang berlangsung hingga saat ini menuduh konstitusi 2017 yang dibuat pada masa kekuasaan junta militer memberi keuntungan yang tidak adil dalam pemilihan umum kepada Partai Palang Pracharath
Saat Prayuth dan beberapa menterinya menjalani perdebatan di parlemen Februari lalu, pemimpin oposisi saat ini, Sompong Amornwiwat dari Partai Pheu Thai mengangkat isu apakah Prayuth telah bertindak melawan hukum dengan terus menempati rumah dinas militernya di sebuah pangkalan militer Bangkok.
Baca Juga: 1.450 Foto Seksi Selir Raja Thailand Sineenat Tersebar, Indikasi Terjadinya Perebutan Kekuasaan?
Tuduhan yang diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi itu menuding Prayuth melanggar pasal konstitusi yang melarang menteri untuk menerima keuntungan dan manfaat tertentu dari lembaga negara karena akan berujung pada konflik kepentingan. Bila seorang pejabat pemerintah terbukti melanggar standar etika, pejabat tersebut harus didiskualifikasi dan turun dari jabatannya.
Tim pembela Prayuth mengajukan pembelaan bahwa kediaman resmi Perdana Menteri masih direnovasi, selain karena alasan-alasan keamanan.
Angkatan Darat beralasan bahwa perumahan militer adalah juga rumah tamu VIP, walau para pengkritik mengungkapkan apabila Prayuth tidak membayar uang listrik dan air, maka mungkin dirinya dapat dianggap melanggar hukum.
Penulis : Edwin-Shri-Bimo
Sumber : Kompas TV