Corona Melonjak, PM Suga Tidak Terapkan Keadaan Darurat & Promosi Wisata Tetap Jalan

TOKYO, KOMPAS.TV - Ditengah melonjaknya angka penularan infeksi Virus Corona, Pemerintah Jepang tetap akan melanjutkan kampanye promosi wisata domestik.

Dikutip dari Kyodo News, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga  pada hari Jumat (20/11/2020) mengatakan,  kampanye promosi pariwisata domestik yang diberi nama 'Go to Travel' ini adalah untuk menopang perekonomian Jepang di tengah Pandemi Virus Corona.

Hal ini tetap dilakukan  meski ada permintaan dari dokter dan tenaga medis untuk menangguhkan program subsidi itu di  tengah kebangkitan kembali infeksi virus Corona di Jepang.

"Kami berada dalam situasi di mana kehati-hatian maksimum diperlukan. Kami telah meninjau program tersebut dengan mendengarkan pendapat para ahli dan bisnis yang terlibat. Kami akan terus menjalankannya dengan tepat," kata Yoshihide Suga di parlemen.  

Sementara itu, Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Toshio Nakagawa yang bertanggung jawab atas tanggapan virus corona pemerintah, kepada wartawan setelah menerima mengatakan, pemerintah belum berencana menyatakan keadaan darurat terkait kembali melonjaknya penularan Virus Corona.

"Kami akan mengambil langkah-langkah kuat pada tahap ini untuk menghindari pernyataan keadaan darurat," kata Yasutoshi Nishimura.

Satuan tugas Virus Corona mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan untuk mempersingkat jam buka restoran dan juga meninjau kampanye 'Go to Travel' selama tiga minggu ke depan di daerah-daerah di mana infeksi menyebar dengan cepat.

Program subsidi 'Go to Travel',  secara efektif menutupi setengah dari pengeluaran wisatawan, diluncurkan pada akhir Juli untuk mendukung industri pariwisata setelah terkena dampak pandemi yang parah.

Sejauh ini, sekitar 40 juta perjalanan telah tercakup oleh skema tersebut dengan 176 pengguna ditemukan telah terinfeksi virus, menurut pemerintah.

Toshio Nakagawa, Kepala Asosiasi Medis Jepang, mengatakan meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa program tersebut bertanggung jawab atas lonjakan kasus virus corona baru-baru ini di negara tersebut.

"Tidak salah jika skema tersebut bertindak sebagai katalis", ujar Toshio Nakagawa.

Sementara itu, Haruo Ozaki, yang mengepalai Asosiasi Medis Tokyo, mengatakan pada konferensi pers  sangat mungkin pergerakan orang telah menyebabkan penyebaran infeksi.  

"Kami ingin (pemerintah) menghentikan (program)," tegas Haruo Ozaki.

Meski demikian, industri perjalanan dan beberapa pemerintah daerah telah menyerukan agar program 'Go to Travel' tetap dilanjutkan untuk sementara waktu agar perekonomian tetap bertahan.

"Sementara infeksi menyebar, efektivitas ekonomi (program) untuk industri perjalanan sangat besar," kata pemerintah prefektur Miyazaki kepada Kyodo News.

Otoritas Prefektur Wakayama memiliki pandangan yang sama, dengan mengatakan, "Kami tidak berada dalam situasi di mana kami perlu memisahkan orang dari prefektur lain sekaligus."

Dari perkembangan terbaru, Jepang mengalami 2.427 infeksi baru, yang merupakan rekor tertinggi selama tiga hari berturut-turut, menurut otoritas setempat. Prefektur Tokyo mencatat 522 kasus, turun dari rekor 534 pada Kamis (19/11/2020) sementara Prefektur Osaka mencapai rekor 370.

Penghitungan infeksi nasional sekarang mencapai sekitar 129.000, termasuk sekitar 700 dari kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Yokohama pada bulan Februari, sementara hampir 2.000 kematian telah dilaporkan.

Sementara itu di Tokyo, kupon di bawah kampanye 'Go to Eat' pemerintah, yang mempromosikan makan di luar dan mendukung industri restoran, tersedia pada hari Jumat.  Sebagian besar prefektur di negara ini telah meluncurkan kupon semacam itu.

Jumlah kasus baru di Tokyo melampaui 500 pada hari Kamis (19/11/2020) untuk pertama kalinya, dan pemerintah metropolitan meningkatkan kewaspadaan virus ke level tertinggi dari empat tingkat. Peringatan tingkat empat terakhir diberlakukan di ibu kota pada 10 September 2020.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike telah mendesak orang-orang untuk menghindari makan dalam kelompok besar dan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama. Pemerintah pusat telah menyerukan tindakan seperti membatasi kelompok menjadi empat atau kurang.

(Andylala)

Penulis : Dian-Septina

Sumber : Kompas TV