Meski Tak Didukung Trump, Tim Transisi Biden Maju Terus

WILMINGTON, KOMPAS.TV – Penolakan Presiden Amerika Serikat (AS) petahana Donald Trump untuk bekerja sama, memaksa penggantinya, Presiden AS Tepilih Joe Biden untuk mencari solusi yang tidak biasa demi mempersiapkan diri dari ancaman kesehatan masyarakat dan tantangan keamanan nasional yang akan ia warisi dalam waktu 9 minggu ke depan.

Diblokir dari pengarahan intelijen resmi yang biasanya diberikan pada presiden yang baru, Biden menggelar rapat virtual pada Selasa dengan sejumlah ahli intelijen, pertahanan dan diplomatik. Namun, tak satu pun dari para ahli tersebut yang berafilisiasi dengan pemerintahan AS saat ini. Ini, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Biden mendapat informasi paling mutakhir terkait ancaman bahaya yang dihadapi AS.

Baca Juga: NATO Kewalahan Jika AS Tarik Sebagian Pasukan Dari Afghanistan

Associated Press melaporkan pada Rabu (18/11) waktu setempat, di hari yang sama, Wakil Presiden (wapres) AS Terpilih Kamala Harris menerima pengarahan yang lebih formal sebagai anggota Komite Intelijen Senat, meskipun informasi tentang ancaman spesifik terhadap AS masih tetap terbatas.

Dan seiring pandemi yang kian memburuk, pemerintahan AS petahana juga memblokir Biden untuk berkolaborasi dengan tim respons Covid-19. Perwakilan Biden pun berencana bertemu langsung dengan sejumlah perusahaan farmasi pekan ini demi menentukan langkah terbaik untuk mendistribusikan setidaknya dua vaksin menjanjikan bagi ratusan juta rakyat AS, sebuah tantangan logistik terbesar yang dihadapi presiden baru AS dalam sejarah.

Baca Juga: Pfizer: Kami Menjalin Komunikasi dengan Tim Biden

Langkah-langkah ini mencerminkan bagaimana Biden menyesuaikan diri dengan transisi yang tegang secara historis. Tanpa tanda-tanda bahwa kubu Trump akan bersiap memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai, Biden dan timnya harus bekerja menempuh berbagai opsi cadangan untuk melakukan yang terbaik demi mempersiapkan diri terhadap berbagai tantangan yang ia hadapi segera setelah ia menjabat pada Januari tahun depan.   

Menolak untuk mengkritisi Trump, pada Selasa, Biden mengakui bahwa ia “belum menerima pengarahan yang biasanya sudah ia terima saat ini” saat membuka pertemuan virtual dengan para ahli keamanan nasional. Pertemuan itu diikuti 12 peserta, yang tampak dalam layar video, termasuk di antaranya mantan Wakil Direktur CIA David Cohen, pensiunan Jenderal Stanley McChrystal dan Avril Haines, wakil penasehat keamanan nasional era Presiden Obama.

Pada para peserta pertemuan tersebut, Biden mengatakan, ia bersiap mewarisi “Negara yang terpecah belah dan dunia yang berantakan. Itulah mengapa saya membutuhkan Anda semua.”

Beberapa pekan setelah pemilihan presiden (pilpres) AS, Trump tetap memblokir akses Biden pada pengarahan-pengarahan dari pemerintahan petahana terkait situasi terkini pandemi dan keamanan nasional, dengan klaim tanpa bukti bahwa Biden bukanlah presiden terpilih yang sah karena adanya kecurangan dalam penghitungan suara. Pada 7 November lalu, kandidat Demokrat Biden telah mengalahkan rivalnya dari Partai Republik, dan strategi hukum Trump untuk menentang hasil pilpres gagal dengan cepat.  

Sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan pada Fox News Channel, Rabu, bahwa pemerintahan Trump tengah “melakukan segala sesuatu yang diwajibkan sesuai undang-undang” untuk transisi. Ia justru menyalahkan Layanan Administrasi Umum (GSA), badan pemerintah yang ketuanya – Emily Murphy – belum juga menyatakan Biden sebagai pemenang pilpres AS, telah menghalangi proses transisi resmi.

Baca Juga: Proses Transisi Kekuasaan Presiden AS: Keputusan Ada di Tangan Murphy   

Trump, yang secara terbuka menolak untuk menerima kekalahan, menunjuk Murphy untuk memimpin GSA.

Sebuah studi yang dirilis oleh Pusat Transisi Kepresidenan pada Selasa memperingatkan bahwa transisi yang dipersingkat dapat mengganggu kemampuan Biden dalam mengisi lebih dari 1.200 posisi pekerjaan administrasi yang memerlukan konfirmasi Senat, termasuk jabatan penting di posisi Kabinet dan sub-Kabinet yang berada di garis depan dalam menangani pandemi.

Juru bicara tim transisi Biden, TJ Ducklo menyatakan, “Dia (Biden) tidak mendapat pengarahan-pengarahan yang seharusnya diterima presiden terpilih, tapi itu tidak menghentikannya untuk melakukan segala sesuatu yang ia bisa selama masa transisi ini.”

Keputusan Trump untuk menghalangi pengalihan kekuasaan memaksa Biden untuk mengarahkan sendiri pendistribusian vaksin yang menyangkut hidup dan mati rakyat AS, meski dengan informasi terbatas.

Tim Biden berencana menggelar pertemuan dengan perusahaan-perusahaan farmasi dalam beberapa hari ke depan untuk mempelajari lebih lanjut tentang status produksi vaksin mereka. Meski dua vaksin paling menjanjikan belum mendapat persetujuan dari pemerintah AS, tampaknya dua vaksin tersebut tetap akan didistribusikan di bawah pengawasan Biden jika dan setelah kedua vaksin tersebut dinyatakan aman.

Baca Juga: Vaksin Pfizer Membuat IOC Optimis Untuk Selenggarakan Olimpiade

Di bawah pemerintahan AS petahana Trump sendiri, Departemen Layanan Manusia dan Kesehatan dan Kementerian Pertahanan tengah bekerja sama dengan negara-negara bagian dalam rencana pendistribusian vaksin.

Penulis : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV