> >

Ekonom Usul Pemerintah Terapkan Pajak Orang Kaya untuk Biaya MBG, Bukan Naikkan PPN

Ekonomi dan bisnis | 19 November 2024, 17:53 WIB
Suasana para siswa saat mengikuti program makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024). (Sumber: KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN)

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan, hasil modelling program MBG jika menggunakan dana pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap PDB nasional sebesar 0,06 persen atau Rp7,21 triliun.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Ingatkan Kenaikan PPN di 2022 Sebabkan Inflasi Tinggi, Upah Pekerja juga Stagnan

Di sisi lain, berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp27,03 triliun.

"Jika program MBG menggunakan mandatory spending pendidikan dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang. Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun dan tidak terlepas dari berkurangnya penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah sebesar Rp41,55 triliun," kata Nailul Huda.

"Sedangkan, redistribusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723.00 posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen," kata dia.

Menurutnya, dibutuhkan rasionalisasi program makan bergizi gratis untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja melalui skema program keluarga harapan (PKH). Bantuan bisa diberikan melalui uang tunai ataupun bantuan makanan bergizi bagi murid tertentu.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :


TERBARU