> >

Peneliti Sebut Pemerintah Harus Bayar Utang Sritex jika Mengambil Alih Perusahaan Itu

Ekonomi dan bisnis | 29 Oktober 2024, 22:11 WIB
Peneliti senior INDEF, Tauhid Ahmad dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (29/10/2024). (Sumber: Tangkapan layar)

“Problemnya adalah di bisnis ini pemerintah belum punya portofolio. Belum punya portofolio di industri tekstil maupun produk tekstil. Beda misalnya di bidang energi, besi, baja, ataupun yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer menjelaskan, alasan pemerintah fokus menyelamatkan PT Sritex yang dinyatakan pailit.

Menurut Noel, sapaan akrabnya, pihaknya melihat ada puluhan ribu buruh yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan tersebut.

“Pertama, karena kita melihat di situ ada puluhan ribu buruh yang menggantungkan nasibnya,” kata dia menjawab pertanyaan mengenai fokus pemerintah menyelamatkan Sritex yang merupakan perusahaan swasta.

“Kedua, juga kita lihat efek dominonya, di situ ada rumah makan, warteg, ojek, kos-kosan.  Kalau seandainya 50 ribu ini dipecat, kan efek dominonya tidak bagus,” lanjut dia.

Ia menambahkan, tugasnya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah memastikan negara hadir dalam masalah tersebut.

“Tugas saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ya fokus saya bagaimana melihat problem ini dari sudut pandang negara, bahwa negara harus hadir,” tuturnya.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Presiden Prabowo Ingin Selamatkan Sritex

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pihak PT Sritex sedang melakukan kasasi dan pihaknya mendukung proses ini.

“Tidak terlalu kita risaukan, yang paling penting tugas kita adalah hadir. Negara harus hadir di tengah ketidakpastian ini, negara harus mengambil alih, dan negara harus memastikan semua baik-baik saja,” bebernya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU