Kementan Tegaskan Tak Ada Impor Susu 1,8 Juta Ton dari Vietnam untuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, pemerintah tidak berencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam, untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan, pemerintah justru mengundang investor Vietnam menanamkan modalnya di Indonesia untuk membangun industri sapi perah di Tanah Air.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Minggu (27/10/2024).  

Baca Juga: Kejar Target Swasembada Pangan dalam 3-4 Tahun, Ini Strategi Mentan Amran Sulaiman

Dengan investasi dari Vietnam, maka produksi susu dalam negeri akan meningkat untuk digunakan dalam program MBG dan mencapai kemandirian pangan.

Ia menjelaskan, investor asal Vietnam kini tengah menjajaki peluang investasi industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mereka rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektare dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," ujarnya. 

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," katanya lagi. 

Baca Juga: Kemenperin Sebut iPhone 16 Belum Boleh Diperjualbelikan di Indonesia, Ini Sebabnya

Investasi itu juga bisa menciptakan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan susu cair sebagai alternatif atau pengganti susu kemasan dalam menu makan bergizi, karena susu menjadi komponen yang paling mahal dalam program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, komponen susu menjadi salah satu evaluasi terkait program makan bergizi yang disoroti oleh Presiden Prabowo yang disampaikan dalam retret kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Magelang, Minggu (27/10). 

"Susu salah satu komponen yang paling mahal di dalam komponen makan bergizi ini. Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo seperti dikutip dari Antara. 

Baca Juga: Cara Cek Penerima Uang PIP Kemdikbud 2024, Bantuan Pendidikan Cair untuk Siswa SD hingga SMA

Prasetyo menjelaskan, bahwa masalah menu menjadi catatan yang akan dievaluasi sebelum program makan bergizi tersebut mulai berjalan pada Januari 2025.

"Beberapa negara yang lain itu sudah berjalan puluhan tahun. Kami minta doanya. Kami mohon doa restunya. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna," ucapnya. 

 

 

Penulis : Dina Karina Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Antara