> >

Pemerintah akan Beli Lagi Saham Freeport jadi 61%, Izin Diperpanjang sampai 2061

Ekonomi dan bisnis | 3 Mei 2024, 03:00 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan menambah kepemilikan saham pada PT Freeport Indonesia (PTFI). Yaitu dari 51% menjadi 61%. (Sumber: Instagram @bahlillahadalia)

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengatakan bahwa perpanjangan kontrak PTFI tidak terlepas dari rencana perusahaan untuk memproduksi kawat tembaga.

Kawat tembaga merupakan produk turunan tembaga yang bisa menghasilkan nilai 24 kali lipat.

Bahlil menyebut bahwa dengan memproduksi kawat tembaga, Indonesia akan semakin dekat dalam mewujudkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir di dalam negeri.

"Nah kalau tembaganya ada, itu kita bangun pabrik mobil. Copper Wire (kawat tembaga) itu bungkus untuk baterai, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Supaya kita jadi negara produsen yang disegani dunia," tuturnya. 

Baca Juga: Listyo Sigit Jelaskan Tugas Staf Ahli Ketenagakerjaan Kapolri yang Diisi Presiden KSPI Andi Gani

Bahlil kembali menegaskan tentang arah kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi.

Menurutnya, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. 

"Tujuan kita berbangsa dan bernegara ini apa? Menciptakan kesejahteraan. Itu salah satu tujuan kita. Lewat apa? Mengelola sumber daya alam. Pasal 33 UUD 45," ucap Bahlil.

Mantan Ketua HIPMI itu juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan hanya mengeksploitasi komoditas mentah. 

"Kita pernah mempunyai kekayaan minyak. Kita pernah masuk dalam OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi). Sekarang kita tidak termasuk lagi ke dalam OPEC, kenapa? Karena konsumsi minyak kita per hari 1 juta 500 barel per hari. Produksi kita hanya 625 ribu barel per hari. Impor kita 870 ribu barel per hari. Kita sekarang impor minyak," terangnya.

Baca Juga: Jokowi Sebut Negosiasi Kepemilikan Saham Freeport Berlangsung Alot, Target Selesai Juni 2024

Menurutnya, hal ini terjadi karena salah kebijakan. Itulah kenapa pemerintah perlu mengubah arah kebijakan dengan membangun hilirisasi. 

Tujuannya adalah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk menuju Indonesia yang setara dan sejahtera.

Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya

Sumber :


TERBARU