Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Airlangga: Anggarannya Rp15.000/Anak
Ekonomi dan bisnis | 27 Februari 2024, 05:45 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap, anggaran untuk program makan siang gratis sekitar Rp15.000 per anak. Jumlah itu belum termasuk anggaran untuk program susu gratis.
"Per anak kira-kira Rp15.000," kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Besaran biaya makan siang gratis itu akan berlaku sama di seluruh Indonesia. Namun, wilayah mana saja yang akan didahulukan mendapat makan siang dan susu gratis bagi anak-anak belum diputuskan.
Ia mengakui, dalam rapat tersebut membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk membahas program-program prioritas presiden terpilih mendatang.
Pemerintah saat ini juga sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
Baca Juga: Menkeu Ingatkan Potensi Defisit Anggaran Program Makan Siang Gratis, Begini Kata Peneliti INDEF
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” tuturnya.
Senada, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan dalam Sidang Paripurna membahas RKP 2025. Sedangkan program makan siang gratis baru dibahas awalan saja.
Bahlil menerangkan, pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Sedangkan mengenai fakta bahwa perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final, Bahlil mengatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi APBN 2025.
Baca Juga: Singgung soal Makan Siang Gratis, Jokowi: RAPBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih
Ia menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.
Saat ditanya apakah Sidang Kabinet Paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden lain, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.
"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," ucapnya.
Yang jelas, kata dia, begitu masa jabatan Presiden Joko Widodo selesai Oktober 2024, maka otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna saat ini.
Baca Juga: Mendag Zulhas Sebut Harga Beras Premium Lokal akan Stabil di Bulan Maret karena Masuk Panen Raya
Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2).
Program makan siang dan susu gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Baca Juga: ASEPEK Indonesia Minta Jokowi Serius Turunkan Harga Sembako dan Tidak Naikkan Tarif Listrik
Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan RAPBN 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara