Pemerintah Putuskan Impor 2 Juta Ton Beras, Bapanas Ungkap Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, Indonesia akan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun 2023 dari 5 negara. Di antaranya adalah Thailand dan India.

“Yang saya tahu itu ada India, Pakistan, ada Myanmar, Vietnam ada Thailand. 2 juta ton itu angka tidak mudah dipenuhi oleh suatu negara,” kata Arief dalam Konferensi Rembug Pangan di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Ia menyampaikan, impor beras sebanyak 2 juta ton merupakan keputusan yang sulit. Tapi hal itu terpaksa diambil agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog tetap aman.

Ia menjelaskan, saat ini stok CBP di gudang Bulog hanya 220 ribu ton. Sedangkan stok beras tersebut akan digunakan untuk bantuan sosial pangan yang akan didistribusikan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat.

Masing-masing penerima akan mendapat 10 kg selama 3 bulan, sehingga dibutuhkan sekitar 640 ribu ton beras.

Baca Juga: Harga Telur Capai Rp32.000 di Jakarta dan Rp46.000 di Maluku, Bansos Pangan Kapan Cair?

Sementara itu, Bulog baru mampu menyerap sekitar 50 ribu ton dari hasil panen raya akibat perebutan gabah dengan penggilingan padi dan konsumsi rumah tangga.

“Kita itu mengutamakan penyerapan dalam negeri, tetapi apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ. Jangan sampai stoknya tidak ada, mau mengadakan program tidak bisa, sementara masyarakat ini perlu,” kata Arief seperti dikutip dari Antara.

Selain stok CBP Bulog yang kurang, Arief juga menyebut fenomena el nino turut menjadi salah satu pertumbangan pemerintah untuk memutuskan kebijakan impor.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, fenomena el nino sebesar 50-60 persen akan terjadi pada semester 2 2023.

“Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tetapi kalau itu terjadi, kita semua harus siap. Itu salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan,” ujarnya.

Baca Juga: Mendag Zulhas: Penjualan Pakaian Impor Bekas Dilarang, Pesawat Tempur Bekas Tidak

Adapun merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada 24 Maret, Bulog diminta untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023 dan pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.

Di sisi lain, Bulog tetap diminta untuk mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa panen raya pada Maret-Mei 2023.

Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Tapi menurutnya, impor beras itu tidak langsung dilakukan sebanyak 2 juta ton.

Bulog juga harus menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian terkait produksi beras petani.

"Belum, jadi gini ini kan baru yang kemarin. Yang ini kan baru dapat penugasan dari Badan Pangan 2 juta. Itu kan belum, karena kita liat situasinya dong, perlu atau tidak," kata Buwas kepada wartawan usai rapat dengan DPR, Senin (27/3).

Baca Juga: Tips Beli Daging Secara Online Agar Dapat Kualitas Terbaik dan Harga Bersaing

Pria yang akrab disapa Buwas itu menerangkan, impor beras 2 juta ton diperlukan untuk cadangan pemerintah. Bukan untuk langsung dikonsumsi masyarakat saat itu juga.

 

"Tapi bukan berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua, enggak. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memang memerlukan tambahan, ini CBP loh," ujarnya.

Dalam rapat dengan Komksi IV DPR, Buwas juga menyampaikan soal bansos pangan bulan puasa yang memerlukan tambahan pasokan 500.000 ton beras.

"Saat ini pasokan di Bulog hanya 227.000 ton, Bulog harus menyalurkan CBP untuk operasi pasar sebesar 210.000 ton. Sementara untuk kebutuhan bansos selama tiga bulan ini, Bulog harus menyalurkan 300.000 ton CBP," tutur Buwas dalam rapat.

"Sehingga kalau kita jumlahkan kita kekurangan untuk menutupi dalam waktu singkat ini 500.000 ton. Untuk menutupi Bansos dan Operasi pasar sampai 3 bulan," katanya. 

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara