Ekonom Soal BBM Naik: Mana Lebih Baik, Anggaran Pemerintah Jebol Atau Anggaran Rakyat yang Jebol?
Ekonomi dan bisnis | 26 Agustus 2022, 05:00 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyarankan, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM subsidi. Lantaran dampaknya akan sangat besar terhadap masyarakat, terutama golongan bawah.
Menurut hitungan CORE, kenaikan harga BBM akan membuat inflasi ikut meningkat. Minimal 6 persen dan maksimal 10 persen.
"Masyarakat akan terpangkas daya belinya, proses pemilihan ekonomi terganggu kemiskinan naik, pengangguran meningkat," kata Piter kepada Kompas TV, Kamis (25/8/2022).
Selama ini, pemerintah mengatakan jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan maka anggaran negara sangat terbebani dengan biaya subsidi BBM, yang sudah tembus Rp502 triliun.
Baca Juga: Jumat Besok, Para Menteri akan Laporkan Hitungan Kenaikan BBM ke Jokowi
Anggaran itu bisa bengkak lagi jadi hampir Rp700 triliun, karena masyarakat masih terus "minum" Pertalite dan solar meski kuotanya sudah habis.
Namun menurut Piter, pemerintah harus transparan dan menjelaskan ke rakyat, berapa subsidi yang digunakan betul-betul untuk membiayai pertalite dan solar. Karena angka Rp502 triliun itu, sudah termasuk subsidi listrik dan gas.
"Kalau dibilang APBN Jebol, itu kan hanya berarti defisit APBN akan naik. Padahal kita masih dilindungi Perppu hingga tahun ini, defisit kita masih boleh di atas 3 persen. Kalau anggaran negara jebol, itu bukan berarti negara sama sekali enggak punya uang, masih bisa berutang untuk menutupinya," jelas Piter.
Perppu yang dimaksud adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19).
Penulis : Dina Karina Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber :