> >

Jokowi Sebut Larangan Ekspor Minyak Goreng Belum Ada Batas Waktunya

Kebijakan | 26 April 2022, 10:59 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini membagikan BLT minyak goreng di Pos Bloc, Jakarta (25/4/2022). (Sumber: Biro Setpres )

Biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di tiga negara tersebut akan naik signifikan dan Indonesia yang disalahkan.

Dalam kondisi terburuk, bisa menimbulkan retaliasi atau pembalasan yakni negara yang merasa dirugikan akan menghentikan mengirim bahan baku yang dibutuhkan Indonesia.

"Seperti ekspor kedelai atau gandum yang ditahan misalnya oleh India, kan repot itu," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi mengatakan, pihaknya mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit.

Baca Juga: Jaksa Agung Tegaskan Pengusutan Korupsi Ekspor CPO Tak Terkait Politik dan Kekuasaan

Tofan menyatakan, pengusaha kelapa sawit menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden.

"Kami akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit," ujar Tofan dalam keterangan resminya kepada media, beberapa hari lalu.

Tapi, jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa  sawit, Tofan menegaskan GAPKI akan meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
 

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :


TERBARU