PNS Boleh Mudik Lebaran 2022, Ini Aturan Lengkapnya
Kebijakan | 14 April 2022, 09:54 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan boleh pulang kampung atau mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022. Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dibolehkan nya PNS mudik tahun ini.
SE Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ditandatangani Tjahjo pada 13 April 2024.
Dalam SE disebutkan, PNS boleh mengambil cuti untuk mudik sebelum atau setelah Lebaran.
"Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pemerintah dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah," demikian bunyi SE tersebut, dikutip Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan! Mudik Gratis dari Kemenhub, Ini Cara Daftar dan Jadwalnya
Namun, ada catatan jika cuti diberikan kepada PNS tergantung pada tugas dan jabatan yang bersangkutan. Tjahjo menyatakan, cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah.
Hal itu untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik. PNS juga dilarang mudik menggunakan mobil dinas.
"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas,” kata Tjahjo dalam SE.
Baca Juga: 23,5 Juta Pemudik Diprediksi Masuk Jawa Tengah, Ini Skenario Lalu Lintas yang Bakal Dilakukan
Ia juga mengingatkan PNS yang ingin bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan. Serta memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber :