Kemendag Terima Hampir 10.000 Aduan Konsumen, Mayoritas Soal E-commerce

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, ada hampir 10.000 aduan konsumen yang masuk ke Kemendag pada tahun lalu. Mayoritas konsumen mengadu terkait transaksi belanja lewat e-commerce.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Ivan Fithriyanto mengatakan, pihaknya telah menerima 9.838 aduan dari konsumen sepanjang tahun 2021 dan sebanyak 8.500 diantaranya ialah pengaduan terkait dengan transaksi daring dalam e-commerce.

Hal ini sesuai dengan semakin besarnya transaksi digital pada 2021, yaitu sebesar Rp401 triliun yang berasal dari 1,3 miliar transaksi e-commerce.

"Sebagai langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, kita terapkan tiga pilar yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah sendiri. Untuk pilar konsumen kita berdayakan, kita mengedukasi agar konsumen online ini berjalan dengan baik antara hak, kewajiban, dan teliti," kata Ivan seperti dikutip dari Antara, Jumat (8/4/2022)

Baca Juga: BI Proyeksikan Transaksi E-Commerce dan Digital Tembus Rp 530 Triliun Tahun 2022

Ia melanjutkan, untuk pilar pelaku usaha, Kemendag melarang mereka untuk menjual barang yang dilarang. Misalnya pencetakan kartu vaksin di waktu vaksinasi dulu.

Selanjutnya pilar ketiga, yaitu pemerintah yang berperan dalam merumuskan regulasi.

"Jadi kita sebelumnya sudah ada perjanjian kerja sama dengan 46 perguruan tinggi di 32 provinsi, ini adalah bentuk implementasi MoU. Kegiatan ini diperlukan apalagi ini kan mahasiswa hukum mereka perlu mengetahui soal perlindungan konsumen," tutur Ivan.

Ia mengharapkan, para mahasiswa khususnya program studi hukum nantinya berperan aktif dalam menyebarkan info soal perlindungan konsumen.

"Kita perlu edukasi komunikasi publikasi dan meminta rekan mahasiswa minimal dari diri sendiri dan disebarkan ke masyarakat atau keluarga sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Ternyata Banyak E-Commerce Tidak Cantumkan Informasi Produk Halal, Kok Bisa?

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan menyampaikan terkait perlindungan konsumen pihaknya ingin menekankan aspek perlindungannya.

"Saya lebih menekankan kepada sifat yang preventif. Programnya saya ingin perlindungan ini lebih fokus kepada bagaimana mengedukasi dan memberikan informasi kepada para konsumen," kata dia.

Edukasi konsumen sangat penting agar mereka tidak mudah tertipu oleh para pedagang.

"Jadi jangan sampai menunggu ada masalah kemudian baru kita turun. Oleh sebab itu berbagai pihak, saya pikir harus turun tidak hanya Pemprov Jawa Barat," tambahnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Antara