Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Ekonomi dan bisnis | 23 November 2021, 15:49 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron.
Hal itu terlihat dari realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal.
“Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah (APBD) belum sinkron. Pusat mendorong namun daerah justru berhenti. Ini dampak ke perekonomian tidak optimal,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/11/2021).
Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini realisasi belanja APBD baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun, dari pagu Rp1.224,74 triliun. Padahal, akhir tahun 2021 tidak sampai 2 bulan lagi.
Belanja daerah yang baru setengahnya itu membuat daerah surplus Rp111,5 triliun. Lantaran pendapatan mereka lebih besar daripada belanjanya.
Baca Juga: Beroperasi Otomatis, Cuma Ada 2 Petugas Ini di LRT Jabodebek
Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah defisit 3,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2021, atau mencapai Rp548,9 triliun.
“Ini artinya pemerintah pusat mendorong pemulihan dengan countercylical defisit Rp540 triliun namun daerah justru menahan belanja,” ujar Sri Mulyani.
Ia pun mengaku akan terus memantau belanja pemerintah daerah. Karena anggaran yang sudah ada namun tidak terpakai, akan membuat pemulihan ekonomi Indonesia juga akan berjalan lambat.
“Jadi ini advice yang harus terus diberikan dan di empower ke pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga,” ucap Sri Mulyani.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara