Wali Kota Jambi Bantah Sri Mulyani, Sebut Serapan Belanja Daerah Tidak Lamban
Ekonomi dan bisnis | 14 Oktober 2021, 10:05 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Wali Kota Jambi Syarif Fasha membantah jika daerah lamban membelanjakan anggaran. Menurut Syarif Fasha, yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Kebutuhan daerah banyak namun anggaran yang tersedia terbatas. Hal itu ia sampaikan saat berbicara di webinar yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (13/10/2021).
"Pemda selalu menjadi kambing hitam, nanti media nasional menyoroti bahwa dana pemda menumpuk, dana APBN sudah ratusan triliun tidak dibelanjakan daerah. Demikian penjelasan menteri keuangan," kata Syarif dikutip Kamis, (14/10/2021).
Syarif menyatakan, data-data yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan simpanan di bank, hanyalah angka-angka.
Syarif menyebut salah satu kendala penyerapan APBD adalah petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat baru turun di akhir kuartal-II.
Sehingga, tender baru bisa dilakukan mulai periode Juli-September atau kuartal-III. Dengan catatan, aturan penggunaan APBD tidak berubah-ubah.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Belanja Daerah Diecer, Padahal Masyarakat Susah karena Pandemi Covid-19
" Itu permasalahan yang dihadapi daerah, meskipun PAD (pendapatan asli daerah) tertekan kami harus konsisten menangani covid-19," ujar Syarif.
Namun, hal itu dibantah Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penyerapan oleh daerah memang lamban.
Astera mengatakan rata-rata serapan belanja daerah secara agregat baru 49,56 persen per September 2021.
"Serapan tertinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 57,34 persen dan serapan terendah ada di NTT sebesar 36,08 persen," tutur Astera saat di konfirmasi Kompas TV.
Sementara, realisasi pendapatan APBD di kisaran 61,2 persen atau lebih tinggi dari realisasi belanja APBD. Dari data itu, terlihat serapan belanja yang lamban dan sisa dananya disimpan di bank.
Baca Juga: Sri Mulyani Akan Batasi Anggaran Gaji PNS Daerah
Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto
Sumber :