Wacana Gaji ASN, Pegawai BUMN, dan Pekerja Swasta Dipotong Zakat 2,5%, Baznas: Presiden Mendukung

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wacana pemotongan zakat 2,5% dari gaji aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Noor Achmad menyatakan, Presiden Jokowi sudah mendukung rencana tersebut.

Noor bercerita dirinya sudah menemui Presiden Jokowi pada akhir Februari lalu. Pemotongan zakat akan dilakukan kepada ASN, pegawai BUMN, dan pekerja swasta.

"Pemotongan zakat kepada ASN, pegawai BUMN, dan swasta dengan sistem payroll. Nantinya kalau untuk ASN wajib, konsepnya akan wajib. Pemotongannya setiap bulan pada saat gajian," kata Noor kepada awak media (24/03/2021).

Skema pemotongan zakat nantinya berdasarkan nisab dan haul. Nisab adalah batasan harta yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Adapun haul adalah batasan waktu, yaitu ketika harta tersebut telah beredar selama satu tahun.

Baca Juga: Ketua PBNU Minta Jokowi Instruksikan PNS, Pegawai BUMN, Hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Batasan nisab tersebut, menurut Baznas, setara dengan 85 gram emas. Berdasarkan harga emas saat ini, gaji yang akan dipotong zakat adalah sekitar Rp 85 juta per tahun atau Rp 7 juta per bulan.

"Kira-kira segitu, gajinya sebulan di situ. Kalau gajinya hanya Rp 5 juta sampai Rp 6 juta tidak (berlaku), belum sampai (untuk dipotong zakat final 2,5%)," ujar Noor.

Potongan zakat juga tidak berlaku bagi ASN yang non muslim. Wacana pemotongan zakat ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2018. Namun untuk impelementasinya masih diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden.

"Pak Jokowi mendukung sekali. Pak Jokowi mungkin akan melakukan Perpres untuk itu, sedang digodok dan dikaji. Tapi tanggapan Pak Presiden sangat bagus sekali," tambahnya.

Baca Juga: Kotak Amal Diduga Danai Terorisme, Kemenag Akan Telusuri Lembaga Amil Zakat

Penulis : Dina Karina Editor : Eddward-S-Kennedy

Sumber : Kompas TV