Izin Vaksin Mandiri Terbit, Pengusaha: Bisa Masuk ke BPJS Kesehatan Nggak?
Ekonomi dan bisnis | 26 Februari 2021, 16:29 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah sudah menerbitkan aturan tentang izin pemberian vaksin mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya. Pengusaha pun menyambut baik aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Ketua Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan mengatakan, vaksin mandiri atau vaksin gotong royong memang berasal dari usulan pengusaha, lewat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Baca Juga: Pengusaha: Bayarin Tes Covid Karyawan Menguras Kantong, Lebih Baik Vaksin Mandiri
"Pengusaha ingin membantu mempercepat target pemerintah mencapai 80% herd immunity dalam 1 tahun. Yaitu dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pengusaha," kata Johnny saat dihubungi Kompas.TV, Jumat (26/02/2021).
Dalam Peraturan Menkes tersebut, belum disebutkan berapa harga jual vaksin untuk perusahaan. Yang jelas, perusahaan harus membeli vaksin dari pemerintah atau BUMN. Distribusi ke perusahaan di daerah juga akan dilakukan oleh Bio Farma, yang akan menggandeng pihak ketiga.
Baca Juga: Tampil Kasual, Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Atlet di Istora Senayan
Terkait hal itu, Johnny meminta pemerintah untuk benar-benar mempertimbangkan harga vaksin.
"Pengusaha itu kan sudah rugi akibat pandemi. Jadi pemerintah tolong harga diatur sedemikian rupa, sewajarnya. Dan perusahaan yang ikut vaksin mandiri diberikan insentif," ujar Johnny.
Baca Juga: JK: Vaksin Mandiri Bantu Program Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi
Johnny tidak merinci insentif apa yang diinginkan pengusaha. Namun pernyataan Johnny senada dengan pernyataan Wakil Ketua Bidang Perdagangan KADIN Indonesia, Benny Soetrisno.
Penulis : Dina-Karina
Sumber : Kompas TV