Putaran Terakhir Kampanye, Partai Buruh Membuat Jakarta Oranye dengan Misi Cabut Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.TV – Berdasarkan survei internal yang diinisiasi lembaga survei independen Lembaga Survei Risetindo Barometer, elektabilitas Partai Buruh sudah mencapai 4,778 persen.

Dengan demikian, Partai Buruh berkeyakinan lolos Parlamentary Threshold 4 persen serta berpotensi mendapatkan sebanyak 20–30 jumlah kursi di DPR RI.

Hal ini disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dalam Kampanye Nasional Partai Buruh di Istora Senayan, Jakarta, yang berlangsung Kamis (8/2).

"Ketika masuk ke DPR RI, maka perjuangan utama Partai Buruh adalah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja," ujar Said Iqbal.

Menurut Said, UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh karena mencakup pesangon murah, PHK mudah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa batasan periode, jam kerja yang fleksibel, hingga kenaikan upah kecil.

Baca Juga: Partai Buruh Gelar Kampanye Akbar di Istora Senayan, Suarakan Cabut Omnibus Law

"Selain itu, tanah petani mudah dirampas oleh korporasi, pada panen raya direspon dengan impor beras, daging, dan komoditas lain, serta kerusakan lingkungan atas nama investasi," lanjutnya.

Menurut Said Iqbal, peserta yang hadir dalam kampanye akbar ini berjumlah 1.500 bus. Dengan demikian, total peserta yang hadir bisa dipastikan lebih dari 90 ribu orang.

"Hari ini Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh warna oranye. Warna kebesaran Partai Buruh," tegasnya. Spanduk bertuliskan "Coblos Nomor 6" pun bertebaran di mana-mana.

Dalam pidatonya, Said Iqbal menegaskan, begitu Partai Buruh masuk Senayan, langkah pertama yang dilakukan adalah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu, Partai Buruh bercita-cita mewujudkan negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja (working class).

Said Iqbal menambahkan, negara sejahtera berdasarkan tiga prinsip. Pertama, kesetaraan kesempatan. Hal ini jika dijabarkan berarti, kamu boleh kaya, asalkan tidak memiskinkan kami.

Kedua, redistribusi kekayaan, yaitu mengembangkan 5 program jaminan sosial lainnya: jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran.

Ketiga, tanggung jawab publik, yaitu mayoritas anggaran APBN dan APBD dialokasikan untuk jaminan sosial.

"Hal lain yang akan diperjuangkan Partai Buruh adalah anti impor beras, daging, dan komoditas lainnya, termasuk di dalamnya adalah pro subsidi," tegasnya.

Dalam kampanye nasional ini, Said Iqbal berjanji, bilamana Partai Buruh masuk Senayan akan memberikan janji politik yang sudah dikerjakan dan akan terus dikerjakan, yaitu:

• stop PHK;
• membuka lapangan kerja berbasis pasar sosial;
• anti-korupsi;
• menaikkan upah 15 persen;
• pengembalian tanah untuk petani;
• reforma agraria, kedaulatan pangan;
• anti-impor;
• pemberian perahu untuk nelayan;
• pengangkatan guru dan honorer sebagai PNS;
• penghapusan outsourcing;
• pembatasan periode karyawan kontrak

Baca Juga: Partai Buruh: Saatnya Menghentikan Keserakahan Pemilik Modal yang Membuat Masyarakat Terus Miskin

Selain itu, akan dicanangkan perlindungan pekerja dan anak-anak dengan memberikan rasa aman dan asupan gizi melalui program jaminan sosial yaitu jaminan makanan, kuliah gratis, BPJS gratis, serta membangun lembaga advokasi di negara tujuan buruh migran Indonesia.

"Untuk memastikan hal itu bisa terlaksana, Partai Buruh menerapkan konstituen recall. Di mana pemilih boleh mengganti anggota dewan dari Partai Buruh yang tidak memenuhi janjinya," ujar Said Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Partai Buruh menyerukan Pemilu damai, bersih, adil, dan tanpa politik uang serta kecurangan Pemilu harus dibuang jauh-jauh.

Partai Buruh juga mengingatkan, kecurangan dalam pemilu bisa berakibat kerusuhan. Partai Buruh tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kecurangan dalam pemilu.

"Namun demikian, Partai Buruh percaya, penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, akan melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai, bersih, adil, dan tanpa politik uang," kata Iqbal.