Percepatan Pembangunan Rendah Karbon, Kemlu dan Kementerian ESDM Dorong Investasi di Sektor EBT

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dalam upaya peningkatan dan percepatan pembangunan rendah karbon, pemerintah perlu berkolaborasi dengan organisasi internasional, lembaga keuangan regional dan global, dunia usaha dan korporasi, serta pilantropis. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan dukungan finansial.

Pesan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Arifin Tasrif, dalam sambutannya pada acara webinar yang digelar secara hybrid, berjudul “Strengthening International Cooperation to Enhance Business Opportunities and Investment in Indonesia's Renewable Energy Development". 

Webinar tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, berkeja sama dengan Kementerian Energi dan Mineral (ESDM), Senin, (29/11/2021).

Arifin menjelaskan, dukungan finansial merupakan satu unsur penting, berdampingan dengan penyusunan kerangka peraturan.

“Peraturan yang telah disusun pemerintah, di antaranya dalam bentuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2021 - 2030), Roadmap toward Net Zero Emission 2060, serta peraturan terkait carbon economy,” jelas Arifin.

Pada sambutan pembukaannya, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard menyampaikan, Indonesia memerlukan investasi sebesar USD 70 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Terus Perkuat Komitmen dan Dukungan Terhadap Sektor Energi Baru dan Terbarukan

Investasi ini bertujuan untuk mencapai target 23 persen energi terbarukan pada 2025, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017.

“Tanpa Investasi, yang memadai tentunya akan mustahil mencapai target tersebut,” kata Ruddyard.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency (IRENA), Francesco La Camera, berpartisipasi dari Abu Dhabi menyampaikan keynote speech.