Kemenkeu Dorong Peningkatan Peran PT SMI dalam Pembiayaan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong perluasan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2020, PT SMI diberikan kepercayaan untuk mendapatkan perluasan mandat melalui ditetapkannya PP 53/2020 jo PP 66/2007 – Oktober 2020 tentang Pendirian PT SMI.

Tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, PT SMI juga dapat membiayai pembangunan lainnya berdasarkan penugasan Pemerintah. Pada pelaksanaannya, PT SMI juga tunduk kepada POJK46 2020 - November 2020 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, disebut juga Development Financial Institution (DFI) atau Lembaga Pembiayaan Pembangunan (LPP).

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kemenkeu, peran sentral PT SMI adalah pada pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek pembangunan sektor lainnya melalui berbagai skema pinjaman dan creative financing. Sebagai LPP, PT SMI memiliki fleksibilitas kinerja yang lebih luas dari sekedar pembiayaan proyek infrastruktur.

Sejak didirikan tahun 2009 hingga saat ini PT SMI telah berhasil membiayai berbagai proyek energi terbarukan, irigasi, rumah sakit, perumahan, serta sektor lainnya yang termasuk fokus Proyek Strategis Nasional (PSN), RPJMN, serta berbagai proyek untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan oleh Pemerintah di tahun 2020 untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara positif, PT SMI sebagai LPP menerima penugasan untuk menyalurkan dana PEN kepada pemerintah daerah (Pemda) dan BUMN. Dana tersebut digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dan pemulihan kinerja perusahaan.

Baca Juga: Kinerja Ekspor Impor Membaik, Sinyal Pemulihan Ekonomi Indonesia Dinilai Semakin Kuat

Hal tersebut juga sejalan dengan konsep Kemenkeu untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021 melalui game-changer yang terdiri dari intervensi kesehatan melalui program vaksinasi Covid-19, fleksibilitas APBN untuk program PEN yang bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan, serta peningkatan investasi, kemudahan berusaha dan pembukaan lapangan kerja melalui adanya UU Cipta Kerja.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa reformasi dan intervensi untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menanggulangi Covid-19, membutuhkan kolaborasi yang berkesinambungan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Pemda yang membawahi rumah sakit hingga puskesmas daerah.

PT SMI sebagai SMV Kemenkeu ikut berperan aktif dalam memperkuat sistem kesehatan melalui penyediaan pembiayaan untuk infrastruktur kesehatan.

Menurut Sri Mulyani dalam acara webinar “Sinergi Memulihkan Negeri” yang diselenggarakan PT SMI dan KompasTV pada 5 April 2021, PT SMI telah banyak berhubungan dengan Pemda melalui berbagai program dan pinjaman.

Artinya, ke depan akan ada dukungan dari PT SMI kepada Pemda kabupaten, kota, serta provinsi untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperkuat sistem kesehatan di masing-masing daerah yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa PT SMI adalah salah satu BUMN yang sangat mengerti pentingnya pembangunan proyek infrastruktur. Oleh karena itu Menkeu menginginkan agar PT SMI meneruskan upaya-upaya mengurangi ketimpangan ekonomi akibat pandemi melalui perluasan perannnya sebagai LPP melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan memulihkan perekonomian nasional.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Tekankan Tim Vaksin Nusantara untuk Ikuti Aturan BPOM

Lebih jauh menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban yang hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut, PT SMI telah menjalankan tugas sebagai SMV dengan baik sebagai pelaksana program PEN, sehingga kapasitas PT SMI perlu ditingkatkan melalui adanya PP 53/2020.

Menurutnya, salah satu yang didorong oleh Kemenkeu khusus untuk PT SMI adalah peningkatan balance sheet untuk bisa lebih berperan sebagai katalis proyek-proyek infrastruktur, contohnya proyek infrastruktur yang terkait green economics, seperti geothermal yang dananya berupa hibah dan disalurkan melalui PT SMI.

PT SMI juga diharapkan bisa menjadi semacam national development bank yang menjadi kepanjangan tangan Kemenkeu untuk membantu Pemda terkait development program di daerah.

Peran PT SMI Dalam Penguatan Infrastruktur

Sejak vaksin mulai didistribusikan pemerintah di awal 2021, optimisme terhadap pemulihan ekonomi terus mengalami peningkatan. hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (3,1 %), Inggris (5,9 %) dan Kanada (5,2 %).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kegiatan konsumsi dan investasi juga diprediksi akan dialami oleh negara-negara di kawasan Asia, seperti Tiongkok (8,2%), Singapura (5%), serta Indonesia (5%).

Terkait hal ini, pakar ekonomi Universitas Indonesia yang juga mantan Menteri Keuangan RI periode 2013-2014, Muhammad Chatib Basri, mengingatkan kita untuk jangan terlalu terkejut dengan fenomena ini.

Baca Juga: Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Naik 20%, Ini Sektor yang Diprioritaskan

Sebab, kurva ekonomi telah mencapai rock bottom atau titik terendah sehingga kemungkinan pertumbuhan menjadi cukup besar. Hal tersebut terkait dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian nasional. Jika aktivitas publik sudah kembali normal, dampaknya akan cukup besar terhadap pegerakan ekonomi.

M. Chatib Basri, yang juga menjadi narasumber dalam webinar, menambahkan bahwa yang menjadi masalah adalah dampak setelah pandemi karena ekonomi akan terus membaik namun ada dampak pada ketimpangan ekonomi.

Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara dua kelompok masyarakat yang semakin tidak tersamarkan, yaitu kelompok yang akan bertahan adalah mereka yang punya akses tehadap teknologi digital, keuangan atau investasi, serta infrastruktur. Sementara itu, kelompok yang tidak memiliki akses ke hal-hal tersebut akan tersisihkan.

Oleh karena itu, peran infrastruktur menjadi sangat penting penting karena tidak banyak yang menyadari bahwa yang paling menanggung beban dari tidak tersedianya infrastruktur adalah kelompok masyarakat miskin, contohnya mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli air akibat tidak tersedianya infrastruktur air bersih yang memadai seperti yang terjadi di kota-kota besar.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan ketimpangan akibat pandemi akan menjadi tantangan yang harus segera ditangani. PT SMI sebagai SMV Kementerian Keuangan dapat lebih jauh berperan dan diharapkan dapat lebih aktif bersinergi dengan BUMN lain dalam menambah modalitas untuk mempercepat pelaksanaan penugasan dan memperkaya aspek variasi pekerjaan PT SMI.

Menurut Wakil Menteri Keuangan dalam penyampaian kata penutup di webinar "Sinergi Memulihkan Negeri", PT SMI diharapkan dapat melihat potensi kerja sama dan bersinergi dengan pihak swasta karena private sector development juga merupakan fokus yang harus juga digarap bersama, terutama dalam upaya-upaya pemulihan ekonomi.