Kata Direktur Kebijakan Publik Celios soal Dampak Dualisme Kepimpinan Kadin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin menuai pro dan kontra.

Menanggapi dualisme kepemimpinan Kadin antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, Eks Menkumham Yasonna Laoly mengatakan harus dikaji kembali pihak mana yang melakukan Munas sesuai dasar hukum dan aturan Kadin.

Sebelumnya, Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pengesahan struktural Kadin saat ini masih menunggu keputusan Presiden.

Atas terpilihnya Anindya Bakrie lewat Munaslub, Arsjad Rasjid pun menyurati Presiden Jokowi, meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan Kadin.

Anindya Bakrie sendiri mengklaim terpilihnya dirinya sebagai Ketum Kadin lewat Munaslub merupakan dinamika dalam organisasi yang disebut sebagai hal biasa.

Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin muncul usai Arsjad Rasjid tidak terima posisinya digantikan begitu saja oleh Anindya Bakrie.

Arsjad Rasjid menilai Munaslub tidak sah dan tidak sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia tengah diinvestigasi, sementara kepengurusan Kadin versi Munaslub (14/09) lalu masih menunggu Keppres.

Untuk membahas dampak polemik kepemimpinan Kadin yang berlarut, sudah bersama kami Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

Baca Juga: Soal Dualisme Kepemimpinan Kadin, Jokowi: Selesaikan di Internal, Bola Panas Jangan Didorong ke Saya

#ketumkadin #anindyabakrie #arsjadrasjid