Kritik Nadiem dan Pendidikan di Indonesia, JK: Efektivitas Anggaran Pendidikan Perlu Dibenahi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan sistem pendidikan di Indonesia.

JK menekankan bahwa yang harus dibenahi adalah efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, bukan sekadar jumlah anggarannya.

JK berpesan kepada pemerintahan berikutnya untuk memilih Menteri Pendidikan yang memiliki kapasitas dan latar belakang di dunia pendidikan.

Selama ini, anggaran pendidikan diwajibkan sebesar 20 persen dari total belanja di APBN, sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan data nota keuangan sejak tahun 2019, anggaran pendidikan setiap tahun terus meningkat.

Berbeda dengan anggaran yang terus meningkat, realisasi anggaran pendidikan, yakni anggaran yang benar-benar terpakai justru semakin kecil.

Pada tahun 2019, anggaran yang dibelanjakan di sektor pendidikan hanya sebesar Rp 460,34 triliun atau sekitar 93,48 persen dari anggaran yang disiapkan. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya.

Masalahnya, meskipun anggaran disiapkan dalam jumlah besar, capaian program pendidikan, jika mengacu pada kritik Jusuf Kalla, banyak yang belum maksimal.

Pada rapat kerja bersama Banggar DPR pada Rabu (4/9/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Usulan tersebut mengubah dasar perhitungan dari yang sebelumnya berdasarkan belanja negara menjadi berdasarkan pendapatan. Tujuannya adalah agar anggaran pendidikan tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah ke depan.

Baca Juga: Soal 3.500 Jemaah Haji Berangkat Tanpa Antre, Pansus: Ada Pihak yang Otak-Atik SISKOHAT

#apbn #pendidikan #jusufkalla