Ombudsman RI: Verifikasi Data Atasi Kecurangan PPDB, Perlu Buat 'Road Map' Pendidikan

KOMPAS.TV - Puluhan ibu-ibu mendatangi SMA Negeri 4 Depok beberapa waktu lalu.

Mereka menuntut untuk bertemu dengan Kepala Sekolah untuk mempertanyakan soal sejumlah siswa miskin yang tidak diterima saat PPDB padahal jarak rumah berdekatan dengan sekolah.

Protes juga dilayangkan puluhan emak-emak di Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan mengenakan daster, mereka membawa berbagai alat rumah tangga.

Demonstran menuntut agar kuota Peserta Didik Berkebutuhan Khusus atau PDBK 50% tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi kategori kurang mampu.

Di Bogor, Jawa Barat ada orang tua yang kecewa karena anaknya harus kalah bersaing dengan peserta PPDB lainnya yang diduga menumpang Kartu Keluarga yang jarak tempat tinggalnya lebih dekat.

Merespons keluhan orang tua, pihak sekolah menegaskan pemakaian KK tersebut diperbolehkan secara administrasi asal sudah berlangsung setidaknya selama satu tahun.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyebut masalah yang selalu terulang tiap PPDB di tahun ajaran baru adalah penentuan kuota di sekolah, zonasi, pemalsuan sertifikat prestasi hingga "cuci rapor" untuk masuk di sekolah yang diinginkan.

Indra menyarankan perlu ada keterlibatan seluruh "stakeholder" untuk menghentikan masalah tahunan dalam penerimaan siswa baru.

Selain itu untuk jangka panjang, pemerintah perlu membuat "road map" pendidikan untuk generasi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Server PDN Dibobol, Pendaftaran PPDB SMP di Serang Banten Diulang! Catat Rentang Waktunya

#ppdb #pendaftaransiswabaru #ppdbcurang #numpangkk