Istana Soal Tulisan Megawati Diduga Sindir Presiden, Bahlil: Jangan Suuzon

JAKARTA, KOMPAS.TV - "Kenegarawanan Hakim Konstitusi", itulah judul tulisan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hari ini di harian kompas.

Bak surat terbuka terhadap penguasa di awal tulisannya Megawati menekankan "tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila presiden terkesan memperjuangakan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal, sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia”.

Mega juga menulis Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis dan massif.

Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden sehingga Mega menuntut sikap Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk  memulihkan etika dan moral.

Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur.

“sadarlah insaflah, ingat nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah republik indonesia semoga amicus curiae.”

Nuansa tudingan yang ditujukan pada Jokowi dan Gibran ditanggapi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Ia mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu 2024.

Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu.

Hingga kini proses sengketa dugaan kecurangan pemilu masih bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Semua pihak wajib menghormati proses karena setiap tudingan perlu dibuktikan.

Baca Juga: Soal Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran, Bahlil: Jokowi Tak Ikut Campur!