KOMPAS.TV - Langkah Presiden Jokowi memberi kenaikan pangkat istimewa pada Prabowo mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai Jokowi menggunakan TNI sebagai alat kepentingan politik setelah tak lagi menjadi presiden. Selain itu juga menodai upaya penegakan hukum di bidang HAM.
Soal pemberian kenaikan pangkat istimewa pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari sisi sejarah, kita bahas bersama Mantan Kepala Bais, Soleman Ponto dan Sejarawan, Asvi Warman Adam.
Baca Juga: Kontroversi Jokowi Beri Gelar Jendral Kehormatan ke Prabowo, Politisi hingga Aktivis Buka Suara
#prabowo #jokowi #ham
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.