Rektor UNIMUS Bantah Soal Dimintai Video Apresiasi Kinerja Jokowi, Begini Katanya

KOMPAS.TV - Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, Masrukhi membenarkan dirinya dimintai polisi membuat video testimoni soal pemilu damai.

Namun Rektor UNIMUS memastikan tidak diminta untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi.

Dugaan pengondisian kampus untuk menyampaikan narasi positif kepada pemerintah mengemuka di masyarakat.

Hal itu muncul di tengah gelombang kritik dari para sivitas akademika terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Yang terbaru, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Masrukhi membenarkan dirinya dimintai polisi untuk membuat video testimoni soal pemilu damai.

Namun, Rektor UNIMUS memastikan tidak diminta untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang, Ferdinandus Hindiarto mengaku sempat diminta membuat video yang bertujuan mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo oleh seseorang yang mengaku polisi.

Namun Ferdinandus menolak karena permintaan itu dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas tersebut.

Pengakuan Rektor UNIKA Sugiyapranata Semarang dibantah Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar.

Ia menyebut permintaan video ini bukan merupakan bentuk intervensi pada sivitas akademika, melainkan sebagai ajakan untuk menyukseskan pemilu damai.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai tindakan polisi meminta akademisi untuk memberikan testimoni soal Kinerja Jokowi adalah bentuk intervensi politik. Tindakan itu juga dianggap keluar dari tugas pokok kepolisian.

Menanggapi isu adanya permintaan polisi kepada Rektor UNIKA Semarang untuk membuat testimoni mengapresiasi Pemerintahan Jokowi, Ketua Kompolnas Benny Mamoto menegaskan Kompolnas sudah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Polda Jawa Tengah.

Aparat keamanan sejatinya tidak boleh cawe-cawe dan mengatur apa yang disuarakan para civitas akademika.

Kalangan akademisi harus punya kebebasan untuk berkata jujur demi kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Sivitas Akademika USU Kritik Eksekutif yang Langgar Norma dalam Pemilu 2024