UMY dan Unpad Kritik Pemerintahan Jokowi Melalui Petisi

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gelombang petisi yang mengkritik Presiden Joko Widodo terus bergulir. 

Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Petisi dengan judul ''Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban'' dibacakan di halaman Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Petisi dibacakan anggota Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Indonesia, Akif Khilmiyah berisi enam poin pernyataan mendesak Presiden Joko Widodo dan segenap penyelenggara negara menjalankan konstitusi dengan jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo juga diserukan Sivitas Akademika Universitas Padjajaran.

Seruan ini melibatkan perwakilan guru besar, dosen, alumni hingga mahasiswa Unpad.

Seruan ini untuk mengembalikan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan demokrasi, terutama soal etika politik.

Mulai dari pelemahan KPK hingga Mahkamah Konstitusi yang membuat putusan yang meloloskan syarat capres cawapres.

Petisi ditandatangani 83 jajaran guru besar dan dosen Unpad serta 1030 tanda tangan dari mahasiswa dan alumni.

Baca Juga: Bola Petisi Terus Begulir dari Kampus-Kampus Ternama Kritik Pemerintahan Jokowi

#petisi #jokowi #unpad