JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan presiden terkait memegang data intelijen arah partai politik menuai polemik.
Pernyataan dikritik oleh kelompok masyarakat sipil dan partai politik, meski mendapat pembelaan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Awalnya Jokowi menceritakan konteks pentingnya kepemimpinan 2024 nanti agar Indonesia bisa jadi negara maju.
Jokowi juga bilang punya informasi lengkap berupa angka data dan survei dari laporan intelijen.
Apakah hal yang wajar atau berbahaya? Simak pembahasannya bersama tenaga ahli utama KSP Joanes Joko, Direktur Esksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Baca Juga: Jokowi Punya Data Intelijen Parpol, Mahfud MD: Wajar, Sesuai Hak Presiden
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.