Cak Imin Diperiksa Usai Deklarasi, KPK Bertaruh Transparansi - OPINI BUDIMAN

JAKARTA, KOMPASTV - Pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memunculkan polemik. Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  

Pada 2 September 2023, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan sebagai bakal capres dan bakal cawapres yang didukung Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Kini, muncul polemik menyusul pemanggikan KPK terhadap Cak Imin. Muhaimin Iskandar pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014-2019. 
Muhaimin dipanggil KPK sebagai saksi untuk dugaan korupsi sistem perlindungan TKI yang terjadi pada tahun 2012. Artinya, peristiwa itu terjadi 11 tahun lalu.

Dalam hukum dikenal justice delayed, justice denied. Terlambat memberi keadilan merupakan bentuk lain ketidakadilan.

Transparansi dan akuntabilitas KPK dipertaruhkan dalam pemeriksaan kasus ini. 
Secara hukum, KPK bukan lagi lembaga independen. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPK telah masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. 

Video Editor: Firmansyah