Dibalik Nama Ibu Kota Negara, Sejarawan: Nama Nusantara Tidak Cocok

KOMPAS.TV - Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang ibu kota negara, RUU IKN menjadi Undang-Undang, semua fraksi menyetujui pengesahan ini kecuali fraksi PKS.

Pengesahan ini sempat diwarnai interupsi, namun Ketua DPR Puan Maharani melanjutkan sidang dan mengetok palu.

Kini pemerintah siap membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah sudah menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru.

Baca Juga: Nusantara sebagai Nama Bangsa Tersingkir Sejak Zaman Pergerakan, Dinilai Jawasentris

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan, nama Nusantara diambil melalui pertimbangan matang dan telah mewakili seluruh masyarakat,

Penamaan Nusantara dikomentari oleh anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Ia mengusulkan agar nama ibu kota negara diambil dari nama presiden, seperti ibu kota Kazakhstan.

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia belum lagi ada 'wawasan nusantara' usul saya nama ibu kota langsung saja 'Jokowi' sama dengan ibu kota Kazakhstan Nursultan dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev.” Kata Fadli Zon seperti kami kutip dari akun Twitternya.

Sejarawan JJ Riza menyatakan, nama Nusantara tidak cocok untuk ibu kota baru karena memiliki banyak tafsiran.

Nama tersebut berkembang sesuai dengan konteks zaman, dimana setiap zaman membentuk konteks nama Nusantara dengan definisi yang berbeda-beda.

“Kata Nusantara yang harus digunakan harus kembali kepada periode dimana kata nNsantara itu menjadi bagian dari kota Majapahit dengan luar kota dari Majapahit. Yang dalam konteks kerajaan Mataram itu kita bisa sebut sebagai konsep antara negara gong dan Monconegoro.” Kata JJ Riza.