Soal Utang BLBI, Mahfud MD: Tak Ada yang Bisa Sembunyi!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah resmi melantik Pokja dan Sekretariat Satgas BLBI pada hari ini Jumat, 4 Juni 2021.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan terbentuknya Pokja dan Sekretariat Satgas BLBI ini tak lepas dari terbitnya Keppres Nomer 6/2021.

Mahfud MD meminta para obligor maupun debitur BLBI melunasi utang. Mahfud menegaskan pihak-pihak tersebut tak bisa bersembunyi karena pemerintah punya daftarnya.

"Kami harap agar semua obligor dan debitur yang akan ditagih lebih bekerja sama, koperatif karena itu uang negara," tegasnya,

Mahfud meminta para obligor maupun debitur bisa lebih pro aktif. Pemerintah, kata dia, tidak akan segan melakukan penagihan paksa apabila obligor dan debitur tidak bersikap pro aktif.

"Malah lebih bagus pro aktif, datang sendiri, saya akan selesaikan dengan cara ini. Tidak ada yang bisa sembunyi karena daftarnya ada. Jadi kami tau, Anda pun tahu," tegasnya.

Sebelumnya, Kasus BLBI bermula saat krisis 1998. Saat itu pemerintah mengeluarkan bantuan likuiditas kepada sejumlah bank yang pada saat itu terancam mengalami kebangkrutan.

"Di situlah ada pengakuan utang yang dijaminkan apa. Dari situ ada yang sudah dilunasi, sehingga keluar surat keterangan lunas," katanya.

"Ada yang belum lunasi. Penagihan agak tertunda dan agak ringan karena dari sekian dana yang dikeluarkan ada satu yang dianggap masalah yaitu dana yang menyangkut BDNI dan Sjamsul Nursalim," katanya.

Pemerintah, kata Mahfud, akan segera melakukan penagihan terhadap seluruh obligator maupun debitur BLBI yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 110,45 triliun.

Video Editor: Vila Randita