JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran hingga 306 triliun rupiah.
Di tengah situasi ini, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Dr. Muhammad Chatib Basri mengatakan efisiensi itu harus dilakukan, sebab ada banyak pembelanjaan yang tidak terarah.
Namun di sisi lain, ia melihat efisiensi anggaran tidak bisa diterapkan one size fits all. Chatib Basri mencontohkan, ketika efisiensi itu diterapkan sama rata untuk memotong semua perjalanan dinas, maka ada kementerian/lembaga yang justru kinerjanya tidak efektif.
Maka menurutnya, perlu dilakukan audit belanja yang tidak efektif. Anggaran itu bisa dialokasikan untuk kementerian/lembaga lain agar terserap dan bisa dieksekusi segera dan tidak mengendap. Ketika eksekusi dilakukan dengan cepat, maka bisa mendorong pertumbuhan.
Lebih lanjut, Chatib Basri mengatakan dalam situasi saat ini belanja pemerintah menjadi penting, untuk mendorong investasi swasta masuk ke Indonesia.
Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV.
Link: https://youtu.be/ib7XgXwTH7Q?si=7VMyBfDSSj3dP5d9
#tariftrump #donaldtrump #tradepolicy
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.