Kompas TV religi khazanah

Soal Katering Haji, Timwas DPR Sebut Indonesia Harus Mencontoh China

Kompas.tv - 12 Juni 2024, 10:30 WIB
soal-katering-haji-timwas-dpr-sebut-indonesia-harus-mencontoh-china
Petugas meninjau dapur penyedia layanan katering bagi jamaah haji Indonesia di Kota Madinah, Arab Saudi. (Sumber: Kompas.tv/Ant/HO MCH)
Penulis : Iman Firdaus | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyatakan, Indonesia harus mencontoh China dalam urusan penyediaan katering bagi jemaah haji.

Hal itu disampaikan anggota Timwas Haji Luluk Nur Hamidah saat mengecek mengecek sejumlah sektor terkait pelayanan haji di Mekkah, salah satunya penyediaan katering untuk Jemaah asal Indonesia. 

Ada dua katering yang disambangi Timwas Haji, yakni Al Ahmadi dan Subul. Dari dua lokasi ini Timwas menemukan, sebagian besar bahan baku yang digunakan masih impor, mulai dari beras, terigu hingga minyak goreng. 

Baca Juga: Kloter SUB 106 Surabaya jadi Jemaah Calon Haji Indonesia Terakhir Masuk Arab Saudi

Luluk menyayangkan kondisi ini. Sebab menurut dia, Indonesia seharusnya bisa menyuplai bahan baku untuk keperluan katering jemaah haji. Indonesia harus mencontoh China yang semua bahan baku untuk katering jemaah didatangkan dari negaranya sendiri.

“Negara Tiongkok mengirimkan empat ribu jemaah (calon) haji. Tetapi total kebutuhan pangan mereka wajib didatangkan dari China. Bahkan mereka juga mendatangkan alat alat dapurnya sendiri, plus tentu chef-nya. Bayangin itu 4 ribu. Mereka tidak mau kehilangan satu senpun keuntungan dari jemaah yang ke sini. Lha kita 241 ribu jemaah. Kebayang berapa kebutuhan dan juga apa yang bisa dimasukkan jadi devisa kembali,” ujarnya di Katering Al Ahmadi, Selasa (11/6/2024). Dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.tv

Baca Juga: Timwas Haji DPR Soroti Lift dan Lobi Hotel Jemaah di Madinah yang Sempit

Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama. Untuk itu, penyediaan katering haji ini harus dibenahi dan ditata dari hulu sampai hilir.

Hal ini bukan semata mata urusan Kementerian Agama namun juga melibatkan lembaga dan kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan BUMN.


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x