PONTIANAK, KOMPAS.TV - Penolakan pada RUU HIP, gencar dilakukan oleh DPRD Kalimantan Barat. Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur menyatakan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan masyarakat untuk menyuarakan penolakan RUU itu.
Baca Juga: DPRD Kalbar Setuju Menolak RUU HIP
Kader Partai Nasional Demokrat itu meminta agar RUU HIP tidak lagi dibahas.
“HIP itu kan produk pusat. Tapi kalau nanti disahkan akan menimbulkan kekacauan juga di masyarakat Indonesia,” tutur Subhan Nur, Ketua DPC Partai Nasdem Sambas.
Hal senada juga disampaikan oleh ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni. Sejalan dengan kebijakan PKS di tingkat pusat, PKS Kalbar sepakat menolak Rancangan Undang-Undang tersebut, dan meminta RUU itu dicoret dari prolegnas.
“Fraksi PKS secara tegas menolak RUU HIP, sejak mulai pembahasan di DPR RI. PKS tidak menandatangani persetujuan pembahasan RUU HIP,” ucap Arif Joni, Ketua DPW PKS Kalbar.
Dua partai politik ini, menyatakan sikap menolak RUU HIP, sebab, Rancangan Undang-Undang itu berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat jika tetap disahkan.
PKS dan Nasdem meminta pemerintah fokus untuk mengatasi pandemi covid-19, dan memperhatikan kondisi masyarakat.
Simak informasi lain dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di channel YouTube KompasTV Pontianak.
#RUUHIP #PenolakanRUU
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.