Apa Itu BLT Buruh Rokok dan Petani Tembakau? Dapat Rp300 Ribu Selama Empat bulan

DEMAK, KOMPAS.TV - Pemerintah menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) khusus bagi buruh rokok dan petani tembakau pada tahun 2025, sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Program ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor tembakau.

Di Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, bantuan ini akan diberikan selama empat bulan, dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima per orang dalam satu periode mencapai Rp1,2 juta.

"Dengan adanya program BLT tersebut, diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, terutama buruh rokok dan petani tembakau," ujar Bupati Demak, Eisti’anah, Rabu (9/4/2025) dikutip dari Antara.

Baca Juga: Begini Cara Cek Pencairan dan Status Penerima PIP 2025, Lengkap dengan Kriteria dan Besaran Bantuan

Program ini tidak menggunakan dana dari alokasi DBHCHT yang dibagikan melalui pemerintah provinsi ke masing-masing kabupaten/kota penghasil tembakau dan industri rokok.

Cara penyaluran BLT Rokok

Di Demak, Kepala Dinsos P2PA Agus Herawan menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan setelah pendataan dan penetapan daftar penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Mekanisme serupa juga dijalankan di Kabupaten Kudus.

Untuk, Kudus, dana yang dialokasikan untuk BLT buruh rokok mencapai Rp66,2 miliar. Penyaluran dijadwalkan sebelum Lebaran 2025 kemarin, agar bantuan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hari raya.

Syarat dan Proses Verifikasi

Data calon penerima BLT dikumpulkan oleh instansi teknis, seperti Dinas Tenaga Kerja yang mengumpulkan informasi buruh rokok dari setiap perusahaan.

Baca Juga: PKH 2025 Cair Empat Tahap, Begini Cara Cek Nama Penerima dan Status Pencairan Bulan April

Proses ini dilanjutkan dengan verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan keaktifan status pekerjaan dan kelayakan penerima.

Pada penyaluran sebelumnya di Kudus (akhir 2024), tercatat ada 47.801 buruh rokok yang masuk data, tetapi 2.028 penerima gagal mendapatkan bantuan karena data tidak valid atau perubahan status pekerjaan.