Aksi Tolak UU TNI di Gedung DPRD Malang Berakhir Ricuh, Demonstran: Tim Medis Dipukuli dan Diancam

MALANG, KOMPAS.TV - Aksi menolak revisi UU TNI di depan gedung DPRD Kota Malang, Minggu (23/3/2025) berakhir ricuh dan menimbulkan korban luka. Aliansi Suara Rakyat (ASURO) menyebut demonstran dipukuli polisi. Sejumlah orang mesti dilarikan ke rumah sakit.

Aliansi massa aksi menyatakan aparat melakukan penyisiran dan melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada demonstran. Menurut rilis ASURO, sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum juga mengalami pemukulan.

"Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers dan pendamping hukum yang bersiaga di Halte Jl. Kertanegara juga mendapati pemukulan, kekerasan seksual dan ancaman pembunuhan (kekerasan verbal)," demikian rilis ASURO dikutip Suryamalang Tribunnews, Minggu (23/3).

"Sejumlah gawai massa aksi dan tim medis dirampas, begitu pula dengan alat kelengkapan medis."

Baca Juga: Demo 'Arek-arek Malang' Tolak UU TNI Berakhir Ricuh, Gedung DPRD Dilempari Petasan!

Per Minggu (23/3) pukul 21.25 WIB, dilaporkan terdapat tujuh demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan 10 orang hilang kontak dan setidaknya tiga demonstran ditangkap aparat.

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Rsidiyanto menyampaikan tujuh aparat terluka dalam demonstrasi, yakni enam orang polisi dan satu personel TNI.

Demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang beralngsung sejak Minggu (23/3) sore. Situasi mulai memanas mulai petang.

Jelang malam, massa aksi dilaporkan menghujani gedung DPRD dengan tembakan petasan. Sebuah pos keamanan dibakar massa dan satu pos dirusak.

Aparat kepolisian dan TNI kemudian memukul mundur massa. Petugas berpakaian preman dilaporkan melakukan sweeping usai massa dipukul mundur.

Anggota DPRD Kota Malang, Rimzah mengaku pihaknya siap menerima massa aksi yang berdemonstrasi. Namun, Rimzah mengaku perwakilan demonstran tidak menemui anggota dewan.

"Kami tidak menerima apa permohonannya malahan. Kami semua fraksi sudah lengkap di sini, menunggu, tapi tidak ada yang memberikan yang mau diaspirasikan yang mana, kami belum menerima itu," kata Rimzah kepada Kompas TV dalam tayangan Breaking News, Minggu (23/3).

Baca Juga: Akademisi Sebut Revisi UU TNI Kejahatan Legislasi: Memperkuat Impunitas, Membunuh Demokrasi