Kompas TV regional sulawesi

Smelter PT GNI Terancam Tutup, Anggota DPRD Sulteng Minta Gubernur Ambil Langkah Antisipatif

Kompas.tv - 3 Maret 2025, 16:03 WIB
smelter-pt-gni-terancam-tutup-anggota-dprd-sulteng-minta-gubernur-ambil-langkah-antisipatif
Safri mengatakan ancaman penutupan smelter PT GNI di Morut merupakan imbas dari buruknya tata kelola hilirisasi nikel di negara ini. (Sumber: Kompas.tv)
Penulis : KompasTV Makassar

PALU, KOMPAS.TV - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri meminta Gubernur Sulteng, Anwar Hafid mengambil langkah antisipatif terkait kabar gangguan produksi yang berujung pada risiko penutupan operasional smelter PT GNI di Morowali Utara. 

Legislator asal Daerah Pemilihan 6 (Morowali-Morowali Utara) ini mendorong ada upaya dan solusi nyata dari pemerintah dalam merespon dampak besar dari isu penutupan smelter GNI tersebut.

"Pak Gubenur harus segera merespon kondisi ini dengan mengambil langkah-langkah antisipatif. Harus ada upaya nyata dan solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi ampak besar dari wacana penutupan smelter PT GNI di Morut," ujarnya kepada awak media, Senin (3/3/2025).

Safri mengatakan ancaman penutupan smelter PT GNI di Morut merupakan imbas dari buruknya tata kelola hilirisasi nikel di negara ini. Lemahnya pengawasan pemerintah hingga regulasi yang dipangkas demi untuk mempermudah investasi berdampak serius terhadap ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena yang paling dirugikan adalah masyarakat. Pemerintah terlalu mengandalkan program hilirisasi nikel tanpa adanya tata kelola yang baik. Pengawasan lemah, regulasi dipangkas yang ujung-ujungnya berdampak serius terhadap ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan," bebernya.

Di tengah situasi perekonomian yang sulit ini, Safri yang juga Sekretaris Komisi III berharap Gubernur Anwar Hafid turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya dibutuhkan keberpihakan dan kebijakan pemerintah yang melindungi rakyatnya.

"Jika smelter GNI akhirnya tutup, maka banyak yang terkena imbasnya. Akan ada gelombang PHK massal terhadap karyawan, perekonomian daerah terganggu dan lain sebagainnya. Olehnya itu kami berharap Pak Gubernur segera turun tangan, dibutuhkan keberpihakan dan negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya," pungkasnya.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x