Kepala BNPB Harap Korban Hilang akibat Banjir Sukabumi Tetap Dicari jika Ahli Waris Meminta

SUKABUMI, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan agar pencarian korban hilang pada banjir bandang dan longsor di Sukabumi tetap dilanjutkan jika pihak keluarga meminta.

Mengutip keterangan tertulis Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari, Jumat (6/12/2024), Suharyanto menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi terdampak bencana di Sukabumi, Jawa barat, hari ini.

Berdasarkan data BNPB hingga hari ini pukul 09.00 WIB, ada lima korban meninggal dunia dan tujuh orang masih hilang.

Baca Juga: Momen Wapres Gibran Sapa Pengungsi Terdampak Bencana Sukabumi

Dari lima korban meninggal tersebut, empat di antaranya berasal dari Kecamatan Simpenan dan satu berasal dari Kecamatan Ciemas.

Berkaitan dengan korban yang hilang, Suharyanto memerintahkan seluruh tim SAR gabungan untuk lebih mengoptimalkan operasi pencarian.

"Melihat dari laporan masih ada yang hilang, tolong tim SAR gabungan lebih mengoptimalkan operasi pencarian di lapangan, apabila diperlukan menggunakan alat berat, dipersilakan," ujar Suharyanto.

Diketahui, operasi pencarian memiliki golden time selama tujuh hari. Meski demikian, jika dalam kurun waktu tersebut korban belum ditemukan, Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama tim SAR gabungan untuk segera menemui para ahli waris.

"Apabila masih belum ditemukan dalam kurun waktu tujuh hari, saya minta pemerintah daerah dan tim SAR gabungan untuk menemui para ahli waris,” tuturnya.

“Silakan dimusyawarahkan, apabila para ahli waris masih menginginkan dicari, maka ya harus dicari terus, kita berusaha semaksimal mungkin," tambah Suharyanto.

Dalam peninjauan tersebut, Suharyanto juga menyampaikan tentang upaya pembangunan jembatan darurat bailey yang terus diupayakan.

Baca Juga: Banjir Bandang di Sukabumi, Akses Jalur Wisata Lumpuh Total

Pembangunan jembatan darurat bertujuan untuk membuka jalur mobilitas warga terdampak.

"Dalam kondisi tanggap darurat, apabila akses jalan tidak bisa dilalui roda empat, maka gunakan roda dua, apabila roda dua tidak bisa, maka ditempuh jalan kaki, karena warga terdampak memerlukan bantuan logistik di sana," ujar Suharyanto.