Perhutanan Sosial Jaga Hutan Papua dan Berdayakan Masyarakat Adat

SORONG, KOMPAS.TV - Program perhutanan sosial merupakan solusi tepat pelestarian hutan di Papua dan juga memberdayakan masyarakat setempat. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya akan menyosialisasikan manfaat program tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan, pelestarian hutan khususnya di Papua harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Upaya ini sudah terdapat dalam program perhutanan sosial melalui skema hutan adat.

Diketahui hutan adat Papua berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Fungsi ini dapat mendatangkan uang bagi masyarakat melalui kontribusi perdagangan karbon.

DLHK Papua Barat Daya akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, sejumlah kepala dinas di Pemprov PBD, dan segala elemen masyarakat untuk menyiapkan penetapan status hutan adat. Upaya lainnya adalah Menyusun dokumen perdagangan karbon dan dokumen Folu Net Sink 2030.

Folu Net Sink 2030 adalah rencana operasional yang menjabarkan kebijakan, target, dan langkah kerja untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.