Saat YKBBI Dapat Komitmen 10 Pemda Berikan Lahan Pertanian untuk Dikelola Songsong Kedaulatan Pangan

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Sepuluh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia memberikan komitmennya dalam wujud lahan pertanian untuk dikelola guna menyongsong Kedaulatan Pangan Nasional 2045.

Hal ini sebagai bagian dari sinergi pemda tersebut dengan Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (YKBBI) dan beberapa pakar serta akademisi di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan demi mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Ketua Dewan Pembina YKBBI Sokhiatulo Laoli mengakui bahwa setidaknya sudah ada 10 Pemda di Indonesia yang memberikan lahan pertanian untuk dikelola. Adapun, lahan tersebut akan mulai dikerjakan pada 2025. Pengelolaan lahan pun melibatkan para petani di daerah setempat.

Baca Juga: Eks Asisten Prabowo Dilantik Jadi Wamentan, Sudaryono: Kawal Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

"Termasuk juga para petani milenial kami libatkan. Ini sebagai upaya regenerasi juga. Beberapa Pemda yang sudah bekerjasama secara resmi adalah Bali, Lampung, Kutai Kartanegara, Manokwari, dan Sulawesi Utara," ungkap Laoli didampingi salah seorang pendiri YKKBI Himatul Hasanah usai gelaran Focus Group Discussion (FGD) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (24/8/2024).

FGD sekaligus Rapat Kerja bertemakan 'Turut Membangun Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045' ini dihadiri sejumlah pakar pertanian dan kelautan seperti Profesor DR. Ir. Rokhmin Dahuri, M.Sc, Guru Besar Fakutas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2002-2004.

Hadir pula Profesor Muladno, Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak IPB dan HM Idham Samawi, anggota DPR RI.

"Hasil dari FGD ini akan disampaikan kepada lembaga terkait, termasuk ke dewan hingga pimpinan tertinggi dalam hal ini Presiden. Kami sangat ingin membantu mewujudkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia sudah mencaai kedaulatan pangan," ucap Laoli.

Adapun YKBBI merupakan sebuah yayasan yang bergerak dan fokus pada aspek ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, aktif dan terus menggencarkan program berbasis pangan dan pertanian berkelanjutan.

Dengan berbagai problem pertanian dan kelautan yang bisa menghambat upaya membangun kedaulatan pangan nasional, YKBBI memiliki roadmap panjang. Laoli menambahkan roadmap dari YKBBI utamanya adalah mempersiapkan diri dalam menyongsong kedaulatan pangan Indonesia 2045.

Dalam prosesnya, YKBBI secara aktif melibatkan pihak terkait seperti Pemda di seluruh Indonesia, hingga para akademisi. Pemda dilibatkan secara aktif karena memiliki peran yang sentral. 

"Salah satu fokus utama kami adalah mengurangi impor, utamanya dalam sektor pangan dan bahan baku," ujar dia. 

Laoli, lebih lanjut, menyebut, beragam bahan pangan mulai dari beras, gandum, hingga jagung sudah seharusnya bisa diakomodasi secara mandiri oleh pemerintah, tanpa harus melakukan impor. Hanya saja ini harus dilakukan secara konsisten dan bertahap sampai akhirnya Indonesia berhenti melakukan praktik impor.

Dalam bahasan tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, salah satu pembicara yakni Rokhmin Dahuri mengutip dari Badan Pangan Dunia atau FAO menuturkan sebuah negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa bakal sulit makmur dan berdaulat bila kebutuhan pangan bergantung pada impor.

Baca Juga: Apakah Indonesia Bisa Menciptakan Kedaulatan Pangan? | B-Talk

Sebuah ironi bila Indonesia yang memiliki lahan pertanian sangat luas tetapi belum bisa mewujudkan swasembada pangan sehingga tidak memiliki ketahanan pangan yang baik. 

"Kita bicara kedaulatan pangan bila produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan nasional dan tidak lagi mengandalkan impor. Padahal Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk berswasembada dan bahkan memenuhi kebutuhan pangan dunia (feeding the world). Namun kinerja di sektor pangan memang kurang baik," tandas pria yang juga politikus PDI-P itu.