Sidak ke Puskesmas, Pj Bupati Muna Barat Terkejut saat Temukan Ratusan Obat Kedaluwarsa

MUNA BARAT, KOMPAS.TV - Ribuan obat berbagai jenis ditemukan telah kedaluwarsa dan tidak layak dikonsumsi di tiga Puskesmas di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Kamis (14/7/2022).

Obat kedaluwarsa ini diketahui setelah Pejabat (Pj) Bupati Muna barat Bahri melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga Puskesmas, yakni Puskesmas Lawa, Puskesmas Lailangga dan Puskesmas Wuna.

Dalam Sidak tersebut Bahri langsung memeriksa dan mengecek jumlah obat. Hasilnya ditemukan obat-obatan yang telah kedaluwarsa.

Baca Juga: Simak! Kenali Ciri-ciri Obat Kedaluwarsa Menurut BPOM

Jenis obat yang kedaluwarsa yakni obat jenis antibiotik, obat injeksi maupun obat generik.

Banyaknya obat kedaluwarsa ini diduga hanya mengejar realisasi penyerapan ABPD yang tinggi, namun tidak melihat kebutuhan obat.

Untuk itu Bahri memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memeriksa manajemen logistik obat yang ada di Muna Barat. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga serah terima barang.

"Kalau terbukti pelanggaran data dari APIP sebagai data permulaan untuk kita laporkan ke ranah hukum. Kalau masyarakat melaporkan secara internal kita sudah memeriksa semuanya," ujar Bahri ditemui jurnalis Kompas TV Defriatno Neke, Jumat (15/7/2022).

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Tersimpan di Seluruh Provinsi, Jokowi Minta Musnahkan Sesuai Aturan

Bahri menambahkan, selain ditemukan obat kedaluwarsa, dirinya juga menemukan banyaknya obat yang tidak terpakai dan obat yang sama di setiap puskesmas.

Menurutnya hal ini menandakan rencana kebutuhan obat yang diajukan Puskesmas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Ini permasalahannya dari aspek perencanaan. Kita uang susah, kita maksimalkan kesehatan 10 persen, tetapi dalam pelaksanaannya obat banyak tersisa dari semua puskesmas yang saya cek obatnya itu-itu saja," ujar Bahri.

Baca Juga: Jangan Sembarangan, Ini Cara Buang Obat Kedaluwarsa Menurut BPOM

"Saya ingin manajemen logistik obat di Muna Barat ini harus tuntas. Karena ini bagian tanggung jawab dinas kesehatan sebagai pelayan masyarakat tanpa memandang status," sambung Bahri.