Padang Habiskan Anggaran Hampir Rp 40 Miliar Buat Kelola Sampah

PADANG, KOMPAS.TV – Kota Padang, Sumatera Barat, menghabiskan anggaran hampir Rp40 Miliar untuk mengelola sampah.

”Hampir Rp 40 miliar dana setahun untuk mengelola persampahan, “ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Mairizon di Padang, Senin (21/2/2022), dilansir dari Kompas.id.

Jumlah warga Padang sebanyak 909.040 orang (BPS, 2020). Artinya, ada sekitar 86,33 ton hingga 136,33 ton sampah tersebar di lingkungan.

Padahal, permasalahan sampah bukan hanya soal pengelolaan tetapi juga pengurangan.  Pasalnya, merujuk pada teori Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 orang menghasilkan 0,6-0,7 kg sampah per hari.

Mairizon menuturkan, sebenarnya di sisi pengurangan harus diperkuat. Jika hanya penanganan, selamanya kita akan menjadi budak sampah.

“Sampah sampai ke lingkungan, kami kumpulkan, habis itu datang lagi,” imbuhnya dalam kampanye pengurangan sampah yang diadakan LKKPN Pekanbaru, Senin (21/2/2022).

Menurut Mairizon, ada dua konsep pengolahan sampah, yaitu penanganan dan pengurangan. Selama ini, pemkot lebih banyak fokus ke penanganan sampah yang telanjur tersebar di lingkungan.

Baca Juga: Tidak Ada Akses Jalan bagi Kendaraan Pengangkut, Kawasan Kali Baru Cilincing Dikepung Sampah

Tentu saja dengan kemungkinan masih sampah tercecer, terbuang, atau , atau dibuang masyarakat ke lingkungan tanpa bisa dikelola. Oleh sebab itu, masyarakat harus diedukasi tentang bagaimana mengurangi sampah agar tidak tersebar di lingkungan.

Mengingat, tidak semua sampah yang dihasilkan penduduk Padang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Setiap hari ada sekitar 500-550 ton sampah yang sampai ke TPA Air Dingin.

Sampah yang hanyut dari hulu sungai dan bermuara ke laut akan merusak biota laut. Ini alasannya, konsep pengurangan sampah harus ditingkatkan.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) Sumbar Syaifuddin Islami dalam kesempatan yang sama menuturkan, dalam UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan sampah memang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, pengurangan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

”UU menegaskan, kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Itu nyata. Artinya, kami ingin sampaikan, sampah yang kita hasilkan jangan sesekali kita sampaikan ini tugas pemerintah,” kata Syaifuddin.

Syaifuddin menambahkan, seluruh masyarakat adalah penghasil sampah, bahkan yang baru lahir. Dari penghitungan KLHK, setiap orang menghasilkan 0,6-0,7 kg sampah per hari. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah, salah satunya berbasis bank sampah, mesti digalakkan.

Baca Juga: Walhi: Jakarta Gagal Kelola Sampah, Malah Menuju Kondisi Darurat