Kakanwil Kemenkumham Sulsel Buka kegiatan Evaluasi Rekening Pengeluaran Ditjen Imigrasi

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel), Harun Sulianto buka kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran (Virtual Account) Satuan Kerja Imigrasi, Rabu (24/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Hotel Claro Makassar.

Hadir dalam kegiatan tersebut Regional CEO BRI Makassar M. Fikri Satriawan dan Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulsel, Dodi Karnida.

Kakanwil Harun dalam Sambutannya mengatakan bahwa saat ini kondisi prekonomian dunia telah berubah dengan perubahan yang sulit dapat diprediksi. “Untuk itu, kita harus dengan cepat beradaptasi. Layanan Bank Konvensional juga mulai tersaingi dengan layanan digital bank dan financial technology (fintech),” Kata Harun.

Adanya penyempurnaan manajemen rekening pemerintah melalui restrukturisasi rekening, yang dalam implementasinya menggunakan Treasury Single Account (TSA), membuat pengelolaan rekening pengeluaran menjadi lebih mudah dikendalikan.

Dengan  rekening virtual (virtual account, Kata Kakanwil Harun diharapkan dapat Mengurangi jumlah rekening pengeluaran pemerintah, Mengkonsolidasikan saldo rekening pengeluaran satuan kerja, Masing-masing Eselon I Kementerian/ Lembaga dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satuan kerja, dan menggalakkan penggunaan digital banking karena dilengkapi dengan debit card, CMS dan dashboard.

Kepala Bagian Keuangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham Jayanta Surbakti mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan Sebagai wadah peningkatan kompetensi pengelola keuangan di Jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan sebagai Media berbagai pengalaman dan best practice dalam pengelolaan rekening virtual.

Pesertanya terdiri para Kepala Kantor Imigrasi , Bendahara pengeluaran dan pengelola keuangan mitra Bank Rakyat Indonesia sejumlah 49 satuan kerja dari Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Narasumber kegiatan tsb dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dari BRI, dan KPPN Makassar.