Kecewa Masih PPKM Level 4, kadinkes Banjarmasin Siap Adu Data dengan Pemerintah Pusat

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi, mengaku siap adu data dengan pemerintah pusat setelah kecewa PPKM Banjarmasin kembali berada di level IV.

hal ini Ia utarakan setelah menilai dari 5 indikator berdasarkan pedoman penetapan level Menko Maritim Investasi RI dan Inmendagri no.44 tahun 2021 yang dimana Kota Banjarmasin menurutnya berada di PPKM level 2.

Hal tersebut berdasarkan dengan kesimpulan indikator pertama berada di level 1, indikator kedua di level 1, indikator ketiga dilevel 1 dan indikator keempat di level 2.

Namun Machli mengakui Kota Banjarmasin masih tersandung vaksinasi lansia yang masih kurang dari 40 persen yakni 25,34 persen.

Baca Juga: Vaksin Menumpuk, Pemkot Banjarbaru Akui Vaksinasi Terkendala SDM Sehingga Belum Optimal

Meski demikian Machli Riyadi justru mempertanyakan angka positivity rate daerah lain yang lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin hanya 0,3 persen namun berada di bawah level 4 PPKM.

"Katanya Kota Banjarmasin positivity ratenya tinggi, tapi ada yang lebih tinggi tapi kenapa levelnya dua? ini kan inkonsistensi," terang Machli.

"Saya kecewa, sepertinya kinerja kita tidak dihargai, kita siap adu data," ungkapnya saat menghubungi Kompas.tv.

Machli menyebut terdapat hal kontradiktif dalam sebuah kebijakan yang inkonsisten apabila merujuk pada positivity rate yang dijadikan indikator dalam penilaian level PPKM.

Sementara Kabupaten/Kota lain yang positivity ratenya lebih tinggi justru levelnya sudah turun.

Baca Juga: Disdik Banjar Terkendala Stok Vaksin Minim, Baru 3 Sekolah Laksanakan Vaksinasi

Sebelumnya yang juga jadi pertanyaan adalah capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin, meski lebih tinggi dibandingkan capaian vaksinasi di Kabupaten Kota lain di Kalsel, namun tetap Kota Banjarmasin kini bertahan menjadi daerah yang menerapkan PPKM Level IV tidak seperti yang lain.

sehingga pihaknya berharap perlu adanya klarifikasi dan singkronisasi data terkait hal ini dari pemerintah pusat