Berhasil Tangani Masuknya Pekerja Migran Indonesia, Pemprov Kepri Tuai Pujian dari Luhut

TANJUNGPINANG, KOMPAS.TV - Upaya penanganan masuknya pekerja migran Indonesia, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), mendapat apresiasi.

Salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang disampaikannya dalam rapat koordinasi penanganan karantina para pekerja itu, Minggu (19/9/2021).

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur (Kepri) dan jajaran, karena bekerja keras membantu pemerintah pusat menangani PMI (pekerja migran Indonesia)," kata Luhut dikutip dari Antara, Minggu.

Luhut pun menekankan, pengetatan prosedur kesehatan terhadap para pekerja migran Indonesia itu penting agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di dalam negeri, khususnya Kepri.

Baca Juga: Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Dibangun, Menteri Investasi Jamin Pekerja Indonesia Diprioritaskan

Kepri sendiri merupakan bagian dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadi pintu keluar-masuk pekerja migran Indonesia dari dan ke Malaysia hingga Singapura.

Dalam penilaian Luhut, proses penanganan pekerja migran Indonesia yang masuk ke Kepri sudah sangat bagus.

Mulai dari tes usap PCR, penanganan pekerja yang terkonfirmasi positif Covid-19, hingga yang tidak. Semua dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu, Luhut mendukung sekaligus mengapresiasi para petugas karantina di lapangan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

"Penanganan yang serius harus dilakukan agar kasus Covis-19 di Kepri yang terus menurun tetap terjaga dan para pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi tidak menimbulkan kasus baru," ujarnya.

Baca Juga: Pekerja Migran dan ABK Indonesia di Bahrain Mendapatkan Vaksin Covid-19 Jenis Sputnik V

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap, pemulangan pekerja migran Indonesia melalui pelabuhan laut dapat dilakukan pula di Kota Tanjungpinang, tidak hanya di Kota Batam.

"Kami memohon pemerintah pusat agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya, yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja," kata Ansar.

Di samping itu, Ansar juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait pintu masuk pekerja migran Indonesia yang hanya melalui laut, yakni lewat Batam.

Apabila pintu masuk pekerja migran Indonesia hanya melalui Batam, maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru, termasuk persoalan biaya dan fasilitas.

Menurut Ansar, Kota Tanjungpinang tak kalah siapnya untuk menangani masuknya pekerja migran Indonesia, karena memiliki fasilitas yang memadai dan dapat ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.