Kantor Wali Kota Magelang Dipasangi Logo TNI, Pemkot Surati Presiden Jokowi, Ada Apa?

MAGELANG, KOMPAS.TV - Tak mau berlarut-larut dan ingin cepat selesai, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harapannya, Presiden Jokowi bisa membantu penyelesaian konflik lahan antara pemkot dengan pihak TNI.

Polemik lahan makin memanas setelah Kantor Wali Kota Magelang yang berada di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang dipasang lambang atau logo TNI oleh pihak Akademi TNI.

"Kami ingin polemik ini cepat selesai. Kami sudah ke Menkopolhukam, Mendagri, dan sekarang mengirim surat ke presiden mohon untuk penyelesaiannya, karena sudah terlalu lama," kata Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz di Magelang, Kamis (26/8/2021) seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: Logo TNI Tiba-tiba Terpasang di Kantor Wali Kota Magelang, Layanan Pemkot Tetap Berjalan Normal

Wali Kota mengakui perihal tanah Pemkot Magelang yang menjadi polemik dengan pihak TNI dalam hal ini Akademi TNI terjadi sejak tahun 2012.

Pada kurun waktu itu pula sudah beberapa kali terjadi perundingan tetapi belum menemukan jalan keluar.

Sebelumnya hampir tercapai jalan keluar dengan pengalihan hibah, namun belum selesai.

Menurut Nur Aziz, negosiasi terakhir pada 18 Agustus 2021 difasilitasi oleh Deputi Menkumham dihadiri antara lain Danjen Akademi TNI dan dari Kementerian Keuangan.

"Di situ terjadi diskusi yang menarik dan sudah ada sedikit titik terang, karena kantor-kantor yang ada di pemkot ini tidak hanya dibangun TNI saja, ada beberapa kantor dibangun Pemkot Magelang dan hal itu ada dasarnya tahun 2001 sudah dicatatkan di aset," ungkap dia.

Baca Juga: Gasak Uang Rp 470 Juta, Dua Pelaku Pembobol ATM di Magelang Ditangkap Polisi

Menurutnya bukti tertulis memang ada di pihak Mabes TNI, tetapi tidak mungkin pemkot memakai kantor ini selama 36 tahun tanpa dasar.

"Pada prinsipnya kami akan menyelesaikan, mudah-mudahan dalam tahun pemerintahan kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya yakin kepemimpinan sebelum kami juga sudah berusaha dan mudah-mudahan era kepemimpinan kami ini bisa selesai," katanya.

Lebih lanjut Nur Aziz menyampaikan dengan pemasangan logo TNI tersebut pihaknya tidak merasa terganggu, hanya merasa lucu.

"Ini memang lagi polemik, aset TNI jelas karena sertifikatnya milik Kemenhan tetapi untuk menyelesaikannya harus melibatkan Pemerintah Pusat," tandas dia.

Baca Juga: Sosok Senat Soll, Mantan TNI yang Membelot jadi Tokoh KKB, Terlibat Sederet Pembunuhan di Yahukimo