Ada Perbedaan Data Covid-19 Kabupaten dan Pemda DIY, Begini Penjelasannya

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Data kasus Covid-19 di tingkat kabupaten kota dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kerap berbeda.

Seperti yang terjadi pada Sabtu 19 Juni 2021, tambahan kasus baru Covid-19 di Kulon Progo sebanyak 201, namun laporan yang diriis Pemda DIY pada hari yang sama hanya 40 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie, tidak menampik ada perbedaan data kasus Covid-19 di tingkat kabupaten kota, provinsi, serta pusat.

Alasannya ada kondisi cut off saat verifikasi data. Cut off dalam verifikasi data yang dimaksud adalah memotong penghitungan sementara untuk dilaporkan ke pusat. 

Ia menjelaskan pusat meminta pukul 14.00 data semua dilaporkan, sementara yang di kabupaten atau kota belum selesai memverifikasi, jadi yang dilaporkan adalah verifikasi sampai pukul 14.00 WIB, sementara di tingkat kabupaten dan kota verifikasi masih terus berlanjut.

Baca Juga: Orang Tua Wajib Hati-Hati, Kasus Covid-19 pada Anak di DIY Capai 3.227

"Jadi data ini bukan kami sembunyikan, kami tidak pernah menyembunyikan data, teman-teman di kabupaten dan kota terus tracing sampai hasil ditindaklanjuti, saat besok input data pasti dimasukkan," ujarnya, dalam jumpa pers virtual, Jumat (25/6/2021).

Ia juga memaparkan perihal tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di DIY yang sudah lebih dari 70 persen. Ekspansi tempat tidur untuk ruang isolasi sudah dilakukan. 

Menurut Pembajun, ekspansi ruang isolasi yang dipilih dan bukan ICU karena mempertimbangkan sumber daya manusia (SDM). Ruang ICU memerlukan SDM dengan keahlian khusus serta standar alat tertentu, seperti ventilator. Ada banyak hal yang harus disiapkan untuk membuka ruang ICU.

Baca Juga: Kabar Baik, Samator Bakal Datangkan Truk Tangki Besar untuk Mempercepat Distribusi Oksigen ke DIY

"Kami juga sudah memiliki kebutuhan SDM untuk beberapa rumah sakit rujukan, akan tetapi juga harus menghitung kemampuan rumah sakit dan pemerintah untuk menggunakan jasa perawat dan dokter, setidaknya mereka perlu diberi insentif," ucapnya.