Kabag Humas Pemda DIY Klarifikasi dan Ralat Pernyataan Pers

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Kabag Humas Pemda DIY, Ditya Aji mengklarifikasi berita yang tayang di website kompas.tv Jumat (7/5/2021) kemarin.

Berita yang dimaksud itu berjudul "Gubernur DIY: Pemudik yang Sampai di Yogya Positif Covid-19, Biaya Pengobatan Tanggung Sendiri".

Baca Juga: Gubernur DIY: Pemudik yang Sampai di Yogya Positif Covid-19, Biaya Pengobatan Tanggung Sendiri

Menurut Ditya, ada kesalahan pernyataan dari pihak Pemda DIY pada isi berita tersebut, sehingga perlu diralat.

Dalam isi berita itu tertulis pernyataan:

“Apabila keluarga yang datang ke Jogja atau pemudik tersebut positif sesampainya di Jogja, maka segala biaya pengobatan dan karantina akan ditanggung oleh mereka secara pribadi,” ujar Sri Sultan dikutip dari Humas DIY.

Pernyataan yang benar dan terkini adalah sebagi berikut:

"Yang datang ke Jogja dikarenakan mudik wajib karantina dengan biaya sendiri minimal selama 5 hari. Sedangkan untuk yang positif, wajib untuk isolasi", terang Sri Sultan, sebagaimana disampaikan Ditya kepada Kompas.tv Sabtu (8/5/2021).

Ditya menjelaskan, jadi untuk karantina itu, jika dilakukan secara mandiri, maka dengan biaya sendiri.

Tetapi, untuk yang positif kemudian isolasi dirawat di rumah sakit, ya ditanggung pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kesiapan jelang Idul Fitri 1442 H bersama jajaran Forkopimda DIY pada Kamis (6/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau kepada aparat yang menangani Covid-19 (TNI, Polri, Dishub, Satpol PP) agar bertindak tegas kepada pelanggar protokol kesehatan 5 M.

Imbauan tersebut juga berlaku bagi pengelola/pihak manajemen tempat pariwisata, hotel, mall, dan pasar khususnya jelang Idul Fitri 2021.

Selain itu, Sri Sultan juga mengimbau kepada warga Jogja yang memiliki keluarga atau kerabat di luar kota agar tidak mudik terlebih dahulu.

Baca Juga: Gubernur DIY Imbau Persingkat Libur Lebaran

Untuk mencegah terjadinya lonjakan pengunjung saat lebaran, Pemerintah DIY juga bekerja sama dengan pihak terkait.

Seperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan lurah pasar untuk lakukan SOP yang telah disepakati.