Ketua DPRD NTT Minta Agar Penyerapan APBD Tepat Sasaran

KUPANG, KOMPAS.TV - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni meminta percepatan penyerapan APBD. Namun percepatan penyerapan APBD harus tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Emilia menanggapi permintaan Gubernur NTT Viktor Laiskodat kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong percepatan penyerapan APBD dan APBN di lapangan. Karena menurut Viktor, realisasi APBN NTT cukup rendah.

Dalam rapat kerja para bupati dan forum koordinasi pimpinan daerah di Kupang, Jumat (7/5/2021), dilansir dari Kompas.id, penyerapan APBD NTT harus tepat sasaran dan berdampak pada peningatan ekonomi warga.

Kabupaten/kota yang terdampak bencana agar segera mungkin dilakukan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi warga.

Emilia menjelaskan, dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat NTT akan kesulitan mendapatkan makanan. Semua lahan pertanian telah rusak diterjang bencana longsor, banjir, dan badai yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal ini perlu diperhatikan dari sekarang. Karena memasuki puncak kemarau pada Agustus-November, tanpa bencana saja masyarakat sudah susah, apalagi ada siklon seroja.

Baca Juga: Realisasi APBD NTT Kuartal Pertama Rendah, Gubernur Minta Berbagai Pihak Bantu Serapan Anggaran

Untuk itu, Emilia juga meminta agar pemda memerhatikan anak-anak, perempuan, dan warga lansia di daerah-daerah terdampak bencana. Mereka adalah kelompok paling rentan mengalami kesulitan hidup, termasuk trauma yang dialami anak-anak pascabencana Seroja.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Rudi Margono mengatakan, Kejaksaan Tinggi mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. ”Seluruh Kejari dan jajaran tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan proyek APBD,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi mendorong bupati/wali kota memanfaatkan kejaksaan dari sisi kualitas. Jika ada keraguan dalam memutuskan proyek mulai dari lelang sampai dengan eksekusi, dipersilakan berkoordinasi dengan kejaksaan. Dimohon pula pro-aktif para bupati/wali kota dan pihak kepala kejaksaan negeri.

“APBD itu titipan dari negara untuk rakyat. Jika masih ragu terhadap kejaksaan negeri, koodinasi dengan kejaksaan tinggi."

Rudi juga mendorong para kajari agar selalu bersinergi yang efisien dan efektif dengan para bupati dan wali kota. "Buat jadwal antara bupati dan kajari untuk melihat dan mengevaluasi mengapa sampai proyek-proyek itu belum dilelang, apa kendala di lapangan,” terangnya.

Baca Juga: Kemenag Salurkan Bantuan kepada 98 Pegawai Terdampak Bencana di NTT