KJP Plus Dihapus Mulai 2025, Dananya Dipakai untuk 2.090 Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, Pemprov DKI akan menggandeng 2.090 sekolah swasta dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK pada program pendidikan gratis.

Dana untuk sekolah swasta gratis itu berasal dari dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, sehingga program KJP Plus tidak akan ada lagi pada 2025.  

"Jadi, sekolah swasta di Jakarta ada 2.585 sekolah, sementara sekolah yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu ada 495 sekolah," kata Budi di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).  

Sekolah yang tidak menerima dana BOS adalah sekolah yang dinilai sudah mandiri secara pembiayaan, sehingga tidak masuk kategori sekolah swasta yang digratiskan.

Baca Juga: KJP Plus Bulan Agustus 2024 Kapan Cair? Ini Jadwal Resmi dan Cara Cek Status Penerima

Dalam masa persiapan sebelum impelentasi di 2025, Disdik DKI dan piham terkait lainnnya akan melakukan kajian, terutama mengenai mekanisme penerimaan siswanya. 

Apakah sekolah swasta itu diperuntukkan kepada siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri atau siswa tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan untuk kuota siswa yang diterima akan disamakan dengan jumlah siswa yang saat ini tertampung di sekolah swasta.

"Kalau eksisting di sekolah swasta ada sekitar 286.000 orang," ujarnya seperti dikutip dari Antara.  

Baca Juga: Heru Budi: Harga Makanan Bergizi Gratis di Jakarta yang Pas Rp20.000-Rp25.000 per Porsi

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkap setiap tahun pagu anggaran KJP Plus Pemprov DKI adalah Rp2,8 triliun. Sedangkan kebutuhan untuk sekolah swasta gratis adalah Rp2,3 triliun per tahun. 

"(Pagu atau batas pengeluaran anggaran tertinggi). Itung-itungannya di angka Rp2,3 triliun sudah cukup, sementara KJP kita Rp2,8 triliun," ungkap Iman pada Jumat (23/8) lalu. 

"(Selisih) Mungkin akan kami berikan bantuan kepada anak-anak untuk seragam dan lainnya. Rp2,3 triliun untuk 238.000 lebih di sekolah swasta," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi E DPRD DKI Muhammad Thamrin mengatakan, program sekolah swasta gratis merupakan terobosan agar warga Jakarta tenang karena anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan, sekaligus solusi atas masalah bantuan sosial KJP Plus. 

Baca Juga: Jadi Tersangka, Mantan Kepala Sekolah SMP di Lampung Ini Gunakan Dana BOS untuk Bermain Judi

"Kami capek karena ada aduan ijazah yang ditahan. KJP yang bermasalah. Ini dari seluruh Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang dan tidak ada lagi hiruk pikuk persoalan KJP," ujar Thamrin. 

Anggota Komisi E DPRD lainnya, Abdul Aziz menyampaikan, pembahasan tentang program sekolah swasta gratis tetap harus dilanjutkan oleh anggota Dewan tahun 2024-2029.

"Ini tidak selesai sampai di sini. Ini harus berkelanjutan. Dilanjutkan oleh anggota dewa6n tahun 2024-2029 agar bisa terealisasi di tahun 2024-2029 secara bertahap," kata dia.